GK-007 Gantungan Kunci Besi Custom untuk Souvenir Pernikahan dan Event

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Dedi Saleh menyarankan agar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengusulkan kepada pemerintah agar menggunakan dana Biaya keluar (BK) untuk membantu petani.

 

"Itu (BK) sudah keputusan final, dalam arti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sudah keluar. Saya saran ke GAPKI, silakan usulkan kepada pemerintah agar menggunakan dana BKnya untuk membantu petani, kembangkan infrastruktur," ungkapnya saat ditemui di kantor kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Selasa (6/9/2011).

 

Dikatakannya, dari berbagai sudut pandang pemerintah BK sudah merupakan instrumen yang cukup berhasil menangani masalah-masalah kepentingan daam penyediaan bahan baku dan hilirisasi.

 

"Dan itu kita anggap cukup berhasil, kalau dipermasalahkan terus habis energi," tandasnya.

 

Sebelumnya, GAPKI menyatakan bersama stakeholder industri Crude Palm Oil (CPO) tetap menolak kebijakan BK yang baru serta meminta pemerintah untuk meninjau kembali serta merevisi PMK tersebut.

 

Alasan GAPKI menolak antara lain jika kebijakan BK tersebut tetap diberlakukan, maka daya saing industri CPO di Indonesia mengalami penurunan terhadap industri CPO negara lain dan juga terhadap minyak nabati lainnya. Selain itu pangsa pasar CPO Indonesia menjadi tidak optimal dan diambil oleh negara lain.

 

Seperti diketahui, Pemerintah telah mengeluarkan PMK No 128/PMK/011/2011 per 15 Agustus 2011 tentang penetapan Barang Ekspor yang dikenakan BK. Penetapan BK tersebut tujuannya antara lain menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian Sumber Daya Alam (SDA), serta serta mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis.

(and)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber