IHSG Diprediksi Cerah Awali Pekan Ini

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Kementerian Perhubungan akhirnya merealisasikan regulasi yang mengatur kewajiban bagi maskapai penerbangan untuk membayar ganti rugi tunai kepada penumpang jika terjadi keterlambatan penerbangan (delay).

 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti S Gumay mengatakan, kewajiban bagi maskapai tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 77/2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Regulasi ini telah disahkan Menteri Perhubungan Freddy Numberi pada Senin 8 Agustus lalu.

 

"Sudah disahkan sejak awal Agustus lalu dan sekarang ini kami tengah melakukan sosialisasi,” kata Herry di Jakarta kemarin.

 

Dia menjelaskan, dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa maskapai bertanggung jawab terhadap kerugian atas enam hal pokok yakni penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, dan luka-luka; hilang atau rusaknya bagasi kabin; hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat; hilang, musnah, atau rusaknya kargo; keterlambatan angkutan udara; serta kerugian yang diderita pihak ketiga.

 

Herry menambahkan, ketentuan baru ini mewajibkan maskapai penerbangan untuk mengganti rugi tunai atas keterlambatan pesawat, ganti rugi korban meninggal dan cacat total, serta penggantian kerusakan dan kehilangan bagasi dan kargo.

 

Dia mencontohkan, pada Pasal 10 mewajibkan maskapai untuk membayar ganti rugi tunai atas keterlambatan pesawat lebih dari empat jam Rp300 ribu. Dalam Permenhub Nomor 77/2011 disebutkan, jumlah ganti rugi penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena kecelakaan diberikan Rp1,25 miliar, jumlah yang sama juga diberikan kepada orang yang cacat tetap menurut ketentuandokterdalamjangkawaktu paling lambat 60 hari.

 

Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Edward Alexander Silooy mengatakan, besaran atas santunan korban meninggal dan cacat tetap akibat kecelakaan pesawat udara ini sesuai dengan konvensi Montreal 1999.

 

"Kita sebenarnya sudah ketinggalan dengan negara-negara lain. Singapore Airlines sudah menerapkan besaran USD100 ribu (Rp900 juta) sejak 2000. Mereka sudah meratifikasi,” kata Silooy.

 

Sementara itu, Sekjen Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanuddin meminta agar Permenhub Nomor 77/2011 hendaknya diberlakukan enam bulan setelah disosialisasikan oleh pemerintah. “Ini untuk mempersiapkan maskapai bernegosiasi dengan perusahaan asuransi,” katanya.

 

Tengku mengungkapkan, asuransi keterlambatan penerbangan merupakan satu-satunya kewajiban asuransi delay di dunia. “Di tempat lain tidak ada,hanya di Indonesia.Tetapi, kenapa semuanya harus diganti dengan uang. Toh, ada kewajiban maskapai misalnya harus memberi makanan dan penginapan,” ungkap dia.

 

Corporate Communication Manager PT Indonesia AirAsia, Audrey Progastama Petriny, menyambut baik pengesahan regulasi tersebut. “Jujur kita belum mendapatkan info lebih lanjut mengenai mekanismenya. Jika memang menjadi sebuah kewajiban bagi maskapai, kami berharap dapat menunjuk perusahaan asuransi yang kompetitif,” ujar Audrey dihubungi tadi malam.

 

Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengaku siap menaati meskipun hingga kini pihaknya belum mengetahui butir-butir ketetapan dari regulasi tersebut. ”Saya tak bisa berkomentar banyak karena belum tahu.Tetapi, jika sudah menjadi kewajiban, pasti kita akan memenuhinya,”kata pria yang disapa Edo ini. (heru febrianto)

(Koran SI/Koran SI/ade)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber