HOW TO GET AN ADVANCE CRYPTO RECOVERY EXPERT LEE ULTIMATE HACKER

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah diminta lebih tegas menindak para penimbun kebutuhan pokok masyarakat agar masalah kenaikan harga yang selalu berulang setiap Ramadan-Lebaran bisa terselesaikan.

 

Tulus Abadi, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok selama Ramadan-Idulfitri bukan hanya akibat faktor persediaan dan permintaan.

 

"Harga kebutuhan pokok selalu naik selama Ramadan. Kami berharap pengawasan terhadap penimbun semakin diperketat untuk mempersempit ruang geraknya," katanya kepada Bisnis hari ini, Minggu (22/7/2012).

 

Tulus mengatakan pemerintah harus langsung memidanakan oknum penimbun kebutuhan pokok agar menimbulkan efek jera. 

 

Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, lanjutnya, juga harus mampu mengendus motif atau apabila mulai ada kecurigaan terjadi aksi penimbunan.

 

"YLKI cukup banyak menerima pengaduan terkait harga kebutuhan pokok yang selalu fluktuatif saat momentum bulan puasa dan Lebaran," katanya.

 

Selain memperketat pengawasan, lanjutnya, cara lain mengendalikan harga kebutuhan pokok ialah dengan membuat lembaga yang fokus mengatur sejumlah kebutuhan pokok.

 

Dia memberi contoh, pemerintah bisa membentuk atau menunjuk badan yang fungsinya antara lain mengatur distribusi, memantau pasokan, dan mengawasi peredarannya di lapangan.

 

"Mungkin Bulog bisa kembali mengatur sejumlah komoditas utama, tidak hanya beras. Apabila kebutuhan pokok tidak dilepas ke mekanisme pasar, otomatis harga akan stabil," ujarnya. 

 

Ina Primiana, anggota Lembaga Pengkajian Peneliti dan Pengembangan Ekonomi Kamar Dagang dan Industri Indonesia, mengatakan pemerintah selama ini hanya mengandalkan instrumen operasi pasar untuk mengendalikan harga.

 

"OP tidak bisa menjadi solusi permanen. Bahkan, dikhawatirkan para spekulan sudah mengerti mekanisme OP, sehingga tetap bisa beraksi," ujarnya.

 

Ina mengatakan pengawasan dari hulu hingga hilir merupakan hal utama untuk mendeteksi pergerakan dan harga kebutuhan pokok.

 

"Malaysia saja sudah mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok. Seharusnya pemerintah belajar," ujarnya. (sut)

 

 

 

Sumber