لعبة

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ade Komarudin mendesak pemerintah dan DPR bersikap realistik dalam menyelesaikan pembahasan RUU Bdan Penyelenggara Jaminan Sosial dan mampu mengakomodir kepentingan bangsa.

 

"Kami berharap perpanjangan satu masa persidangan pembahasan RUU BPJS agar dapat dicari titik temu yang realiastik antara DPR dan pemerintah untuk menghasilkan UU yang ideal, praksis dan mampu mengakomodir semua pemangku kepentingan," katanya dalam diskusi Bedah RUU BPJS, Menghilangkan Egosektoral Untuk Kesejahteraan Rakyat, sore ini.

 

Menurut Ade, pihaknya berharap perpanjangan waktu satu masa persidangan dalam pembahasan RUU BPJS harus dicari titik temu terhadap poin-poin krusial, seperti soal definisi BPJS, bentuk badan hukum BPJS, masa peralihan (transisi dan transformasi) kepesertaan dan iuan, serta sanksi.

 

Dia menyatakan semua masalah ini harus diapresiasi, sehingga RUU BPJS yang dihasilkan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak maupun

stakeholder, serta penyelenggara negara dengan mengedepankan prinsip good governance.

 

Ade juga meminta semua pihak yang terlibat dan pemangku kepentingan dapat saling berkoordinasi menuntaskan pembahasan RUU BPJS demi kepentingan masyarakat luas, termasuk SOKSI, karena mayoritas anggotanya para pekerja, seperti buruh, petani, dan nelayan.

 

"Secara konstitusional, konsep negara yang dibangun adalah negara kesejahteraan yang memiliki tanggung jawab menyejahterakan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945," ungkapnya.

 

Paham negara welfare state atau negara kesejahteraan banyak tumbuh dibanyak negara kapitalis, lanjutnya, bukan di negara saosaialis.

 

Bahkan, dia menambahkan banyak yang berpendapat konsep welfare state dapat dikatakan merupakan jenis  kapitalisme juga, tapi kapitalisme yang baik, bukan kapitalisme abad 19  Adam Smith yang jahat seperti banyak diperaktekan di Indonesia.

 

Ade mengimbau kepada semua pihak yang terkait dalam pembahasan RUU BPJS harus menghilangkan ego sektoral demi kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan kepentingan lembaga dan pemerintah semata. (faa)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber