Jump to content
FJB - Forum Jual Beli Indonesia

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Parno

Masih seperti dulu, tender proyek negara berbau KKN

Recommended Posts

JAKARTA: Kepala Badan Pembinaan (BP) Konstruksi Kementerian PU Bambang Goeritno mengakui masih banyak terjadi penyimpangan seperti persekongkolan atau praktik KKN dalam penunjukkan pemenang lelang/seleksi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

 

"Kekeliruan para penyedia atau pengguna jasa dalam memahami dan menginterpretasikan peraturan yang ada dapat diindikasikan dari banyaknya sanggahan atau sanggah banding terhadap penyimpangan yang terjadi," ujar Bambang hari ini.

 

Bambang berbicara dalam acara sosialisasi tiga peraturan baru yang diterbitkan pemerintah terkait proses pengadaan barang dan jasa konstruksi dan konsultasi di Indonesia yang digelar Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) DKI Jakarta.

 

Menurut Bambang, diakui atau tidak dalam proses pengadaan barang/jasa masih banyak terjadi penyimpangan seperti persekongkolan atau praktik KKN dalam penunjukkan pemenang lelang/seleksi.

 

BP Konstruksi sendiri pun, sambungnya, akan terus melaksanakan sosialisasi peraturan tersebut secara bertahap sehingga dapat dipahami dan diterapkan dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia.

 

Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta Erie Heryadi berharap proses sosialisasi ini yang dilaksanakan di Gedung SDA dan Penataan Ruang Kementerian PU mampu meningkatkan pemahaman para anggotanya terhadap peraturan baru yang diterbitkan.

 

Ketiga peraturan tersebut ialah Permen PU No 07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi, Perpres No 35 tahun 2011 tentang perubahan atas perpres No 45/2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

 

Terakhir adalah Peraturan Kepala LKPP No 7/2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam (Black list) bagi pengguna/penyedia jasa yang melakukan penyimpangan.

 

"Harap anggota dapat mengetahui peraturan baru agar terjadi persamaan persepsi antara pengguna jasa dan penyedia jasa sehingga pengadaan jasa dapat lebih efektif," ucap Erie hari ini.

 

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU Bambang Goeritno menyambut baik inisiatif yang dilaksanakan Inkindo dan berharap hal serupa juga dapat dilaksanakan oleh asosiasi lainnya.

 

Pasalnya, materi dalam peraturan-peraturan baru tersebut mendesak sifatnya dan harus segera diterapkan.

 

"Mudah-mudahan kegiatan ini bisa diikuti asosiasi lain. Sehingga dengan diterapkannya peraturan ini kita dapat meningkatkan good governance dan good coorporate governance yang berkesinambungan guna menciptakan jasa konstruksi dan konsultasi yang berdaya saing handal dan berkompetensi tinggi." (Dewi Andriani/ea)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...