Gara-Gara Mimpi, Raja Rokok RI Rela Ganti Nama Perusahaan

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Federasi Pengemasan Indonesia tidak menolak mengeluarkan biaya tambahan untuk menambahkan bahan tertentu sehingga bisa mengurai sampah.  Namun, lanjutnya, butuh waktu yang cukup lama agar sampah bisa 100 persen terurai.

 

Seperti diketahui, pemerintah berusaha mewujudkan industri plastik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan cara mengontrol sampah plastik lewat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sampah berdasarkan

Undang- Undang (UU) nomor 18 tahun 2008.

 

"Pada dasarnya industri setuju. Penambahan biaya itu kan hanya tindak lanjutnya saja, hanya menambahkan aditif saja," kata Ketua Federasi Pengemasan Indonesia Henky Wibawa di Jakarta, Selasa (18/8/2011).

 

Menurut Henky, biaya yang lebih besar justru akan dibutuhkan untuk membuat sistem bagaimana mengolah sampah. Selain itu, biaya juga harus dikeluarkan untuk melakukan edukasi dan pelatihan bagi industri dan konsumen plastik.

 

"Sistemnya yang harus dibuat supaya bisa terurai, termasuk sistem reuse, reduce, recycle. Sistem itu yang perlu diinvestasikan. Itu yang biayanya belum bisa diperkirakan," jelasnya.

 

Untuk itu, kata dia, hal itu perlu dibahas dengan pemerintah. Henky mencontohkan, Jerman yang mengembangkan plastik ramah lingkungan sejak 1974, saat ini baru 60 persen plastiknya bisa diurai.

 

"Saya pikir untuk edukasi lima tahun cukup. Tapi implementasi total butuh waktu puluhan tahun," ucapnya.

 

Sementara itu, Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Arryanto Sagala mengatakan,  pihaknya telah meminta waktu pada Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengatur sampah plastik.

 

"Dengan teknologi kita yang konvensional untuk mengubah bijih plastik menjadi sampah plastik, butuh masa transisi. Ini tidak seperti membalikkan telapak tangan. Fairnya butuh lima tahun," mkata Arryantto.

 

Menurut Arryanto, biaya yang harus dikeluarkan oleh industri nasional harus dilihat sebagai investasi, bukannya tambahan yang memberatkan.

 

"Dalam tanda kutip tidak akan menambah biaya produksi. Untuk jangka pendek memang menambah biaya, tapi jangka panjang tidak. Ini kan bahan baku yang terbuang dan energi yang terbuang. Kalau diganti dengan teknologi yang lebih maju, ini investasi untuk masa depan," paparnya.

 

RPP Sampah tersebut, kata Arryanto, sudah dipegang Kementerian Hukum dan HAM sebelum disahkan menjadi PP. Pengembangan industri hijau merupakan salah satu agenda yang terpenting. Pasalnya, kata dia, sekitar 60 persen ekosistem dunia semakin rusak. Untuk itu, industri dapat terlibat dalam Asia Pacific Roundtable for Sustainable Consumption and Production Conference yang akan berlangsung di Yogyakarta pada 9-11 November 2011. Acara tersebut akan dihadiri oleh 35 negara.

 

"Nanti di sana bisa tukar menukar info antara pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat tentang informasi konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan," tandas Arryanto.

(Sandra Karina/Koran SI/and)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber