Gara-Gara Mimpi, Raja Rokok RI Rela Ganti Nama Perusahaan

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Institute for Development of Economic and Finance Indonesia (Indef) menilai terjadi inkonsistensi kebijakan anggaran pada perencanaan belanja pegawai atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

 

Dirut Indef Eni Srihartati menilai saat ini jumlah PNS sudah terlalu besar, ditambah dengan adanya pembentukan lembaga baru yang selalu membuka lowongan pekerjaan untuk PNS. "Harusnya bisa relokasi, jangan ada lembaga baru pegawainya baru semua," ungkap Didik dalam pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN 2012, di Wisma Kodel, Jakarta, Kamis (18/8/2011).

 

Dia mencontohkan, saat ini Kementerian Keuangan tengah mewacanakan moratorium bagi PNS. Namun anehnya, dalam anggaran malah terdapat peningkatan pada alokasi belanja pegawainya.

 

"Jadi tak konsisten antara kebijakan dengan pengalokasian anggarannya, pemerintah katanya reformasi birokrasi tapi kita rasakan pelayanan publik pemerintah belum ada kenaikan signifikan," tutur dia.

 

Sementara untuk kenaikan pendapatan dari para PNS, dia mengungkapkan tidak ada masalah dengan bertambahnya 10 persen gaji tersebut. "Karena ada (untuk menutup) inflasi di sana, jadi tidak krusial," jelas dia.

(wdi)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber