FROM HEARTBREAK TO RECOVERY⁚ MY JOURNEY TO RECLAIMING LIFE SAVINGS AFTER A CRYPTO SCAM

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) meminta pendanaan penyelenggaraan jaminan sosial menggunakan dana pajak. Sehingga, rakyat tidak perlu dibebani dengan iuran untuk mendapatkan jaminan sosial.

 

Aktivis PRP, Muhammad Ridha, mengatakan pembahasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sama sekali tidak menyinggung soal pajak. Malah, rakyat disuruh iuran. Ada kesan BPJS mengalihkan soal pajak. Padahal, cukup banyak pengeluaran rakyat untuk membayar pajak.

 

"Jadi, apa bedanya negara dengan preman di pasar yang bisanya cuma malak doank," kata Ridha saat dihubungi di Jakarta, Rabu (17/8/2011).

 

Atas dasar itu, PRP menolak BPJS yang saat dibahas DPR karena menghilangkan tanggung jawab negara. Selain itu, lanjut Ridha, konsep BPJS yang digarap masih menjalankan asuransi. Padahal, tujuan asuransi mengeruk keuntungan. "Jadi, negara harus memanfaatkan pajak untuk jaminan sosial," ujar dia.

 

Terkait penyelenggaraan jaminan sosial saat ini oleh empat BUMN (PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri), Ridha pun mengakuinya sebagai asuransi sosial. Sebab itu, dia tidak heran jika PT Jamsostek sempat menaruh dananya di Bank Century. "Karena logika asuransi itu mencari keuntungan," tukas dia.

 

Solusinya, Ridha mengusulkan pemerintah mesti menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat. Artinya, negara harus menanggung dengan memanfaatkan dana pajak. Bukan hanya itu, pemerintah pun mesti mempermudah akses masyarakat mendapatkan fasilitasi kesehatan. "Cukup bawa KTP saja," ungkap aktivis PRP itu.

(Hendry Sihalogo/Koran SI/ade)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber