Daftar 7 Orang Terkaya Israel, Mesin Uangnya Ternyata Populer di RI

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Target penerimaan pajak di 2012 yang mencapai Rp1.019,3 triliun mengindikasikan pemerintah hanya berpangku tangan dalam hal penerimaan negara.

 

“Dengan penerimaan dari pajak lebih dari sepertiga total APBN, ini menandakan sebuah fenomena penerimaan dari ekspor dan produktivitas BUMN yang mestinya dapat menghiasi APBN 2012 tidak dapat menjadi andalan pada penerimaan APBN 2012,” ungkap Anggota Komisi IV DPR-RI Ma'mur Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya kepada okezone, di Jakarta, Rabu (17/8/2011).

 

Dia menambahkan, agresifitas pemerintah dalam mengejar target APBN dari pajak harus diimbangi dengan perbaikan pelayanan dan program pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan pemerintah mencatat angka kemiskinan di Tanah Air mencapai 30 juta jiwa tetapi standar miskin yang digunakan pemerintah tidak jelas.

 

“Sensus penduduk perlu di tata ulang untuk mengetahui keadaan riil masyarakat miskin dengan standar bank dunia yaitu USD2 atau sekira Rp16 ribu-Rp20 ribu. Standar kemiskinan Indonesia juga tidak manusiawi, karena ada beberapa pemerintah daerah yang menetapkan standar kemiskinan absolut sebesar penerimaan per hari Rp7 ribu,” lanjutnya.

 

Sumber kemiskinan masyarakat, menurut politisi dari partai Keadilan Sejahtera ini juga terdapat di pedesaan dan pesisir yang mayoritas penduduknya mengandalkan mata pencaharian bertani dan melaut yang menghasilkan pangan untuk kebutuhan dirinya dan orang lain. Padahal, hampir semua negara besar dan maju dicirikan oleh kekuatan yang handal dalam produksi pangannya.

 

“Bagaimana mungkin kita menjadi bangsa yang kuat dan handal, jika tulang punggung yang mencirikan identitas bangsa ini masih miskin,” keluhnya.

 

Selain hal itu, pelayanan publik di area perkotaan juga masih jauh dari harapan. Menurut Ma’mur, transportasi massal, jalan raya, hingga pelayanan jasa yang diberikan pemerintah jauh dari kepuasan masyarakat.

 

“Diharapkan, pelayanan publik yang diberikan pemerintah harusnya dilakukan akibat serapan pajak yang dipungut dari masyarakat, harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan baik fisik maupun jasa. Pelayanan ini mesti menjangkau hingga titik paling jauh di pedalaman bukan di perkotaan saja sebagai konsekuensi pertanggungjawaban pemerintah dari penerimaan pajak,” tandas Mamur.

 

Dia juga mengingatkan pemerintah bahwa target pajak yang tinggi sebagai komponen penerimaan APBN bukanlah sebuah kebanggaan, tetapi sebagai beban yang berat bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan masyarakat yang maksimal dan tanggung jawab pengentasan kemiskinan seperti diamanatkan UUD 1945.

(wdi)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber