Transportasi Kereta Diserbu di Momen Nataru, 1,9 Juta Tiket Terjual

[Parno Pemilik Lapak 0]

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

 

Hadirin sekalian yang saya hormati,

 

Selanjutnya, saya akan menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah dan prioritas nasional di tahun mendatang, sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBN 2012. Sesuai dengan visi pembangunan dalam RPJMN 2010-2014, Pemerintah terus bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia yang makin sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Indonesia yang sejahtera akan kita wujudkan dengan memperkuat strategi empat jalur. Dalam kerangka ini, Pemerintah bersama-sama dengan dewan yang terhormat telah sepakat untuk menetapkan tema pembangunan nasional pada RKP Tahun 2012, yaitu: “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”.

 

Berdasarkan tema RKP Tahun 2012, kita tetapkan 11 prioritas nasional, yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan;  (5)  ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan iklim usaha;  (8) energi; (9)  lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;  (10) daerah tertinggal, terdepan, dan pasca-konflik;  serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.  

 

Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka pendek dan jangka menengah, di tahun-tahun mendatang kebutuhan belanja negara kita tentu bertambah besar. Di sisi lain, pengalaman menunjukkan bahwa komposisi anggaran belanja negara hingga saat ini, masih didominasi belanja wajib seperti belanja pegawai, sebagian belanja barang, pembayaran bunga utang, serta berbagai jenis subsidi dan transfer ke daerah. Kondisi itu menyebabkan dana yang tersedia bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan lainnya yang lebih produktif, menjadi terbatas.

 

Untuk itulah, pada kesempatan yang baik ini saya minta kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, agar mengelola APBN dan APBD secara lebih cermat, transparan, dan akuntabel. Dari sisi penerimaan, kita harus mampu meningkatkan, menggali, dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan negara dan pendapatan asli daerah, agar kapasitas fiskal kita semakin kuat. Dari sisi belanja, kita harus dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas belanja, baik belanja APBN maupun belanja APBD. Anggaran belanja harus dapat kita gunakan secara makin berkualitas, efektif, dan efisien. Kebocoran anggaran tidak boleh terjadi. Setiap rupiah yang dibelanjakan, harus kita gunakan untuk kegiatan dan program yang benar-benar produktif, dan mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

 

Dengan rambu-rambu dan kerangka pengelolaan kebijakan fiskal itulah, dalam RAPBN Tahun 2012 pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp1.292,9 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp123,0 triliun atau 10,5 persen dari target pendapatan negara dan hibah pada APBN-P Tahun 2011 sebesar Rp1.169,9 triliun. Sementara itu, belanja negara direncanakan mencapai Rp1.418,5 triliun, naik Rp97,7 triliun  atau 7,4 persen dari pagu belanja negara pada APBN-P Tahun 2011 sebesar Rp1.320,8 triliun. Dengan konfigurasi ini, pada RAPBN 2012, kita berhasil menekan defisit anggaran menjadi 1,5 persen terhadap PDB.

 

Saudara-saudara,

 

Sekarang, ijinkan saya untuk menguraikan lebih rinci, pokok-pokok kebijakan dan rencana pendapatan negara dan hibah yang saya kemukakan tadi.

 

Pendapatan Negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal kita, untuk memperluas ruang gerak dalam membiayai pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan negara, baik penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Peningkatan pendapatan negara adalah kunci kemandirian kita dalam membiayai pembangunan.

 

Dengan komitmen itu, dalam RAPBN 2012, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp1.019,3 triliun, atau memberi kontribusi hampir 79 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Jumlah itu mengalami kenaikan sebesar Rp140,6 triliun, atau sekitar 16 persen dari target APBN-P Tahun 2011. Dengan total penerimaan perpajakan sebesar itu, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio mengalami peningkatan dari 12,2 persen di tahun 2011 menjadi 12,6 persen di tahun 2012. Makin meningkatnya penerimaan negara dari pajak, membawa konsekuensi pada pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

 

Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan itu,  Pemerintah terus melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan, termasuk melanjutkan reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak. Dalam mengoptimalkan penggalian potensi perpajakan, pada bulan September 2011, Pemerintah berencana melakukan sensus pajak nasional. Melalui kegiatan sensus itu, kita ingin cakupan potensi pajak terus meningkat, baik dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan. Sejalan dengan cara itu, kita sempurnakan pula mekanisme keberatan dan banding untuk meningkatkan pengawasan dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Langkah-langkah itu, kita sertai dengan pemberian sanksi yang lebih berat bagi yang melakukan penyelewengan.

 

Di bidang kepabeanan dan cukai, kita lakukan langkah-langkah optimalisasi penerimaan, antara lain melalui penyesuaian tarif cukai, pengkajian ekstensifikasi barang kena cukai, dan pengoperasian secara penuh Indonesia National Single Window. Di samping itu, kita teruskan langkah-langkah untuk memperkecil kebocoran, meningkatkan intensifikasi pemungutan, serta mengatur dan menangani barang-barang ekspor dan impor dengan lebih cermat dan lebih dalam.

 

Sementara itu, PNBP tahun 2012 direncanakan mencapai Rp272,7 triliun, atau memberi kontribusi sekitar 21 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Untuk mengoptimalkan pencapaian target PNBP ini, Pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan lifting minyak dan efisiensi cost recovery. Sejalan dengan itu, penerimaan dari deviden BUMN kita optimalkan melalui langkah-langkah restrukturisasi BUMN yang makin terarah dan efektif; penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance; dan peningkatan sinergi antar-BUMN.

 

Demikian pula, penggalian potensi penerimaan yang berasal dari kegiatan pelayanan dan jasa kementerian dan lembaga kita tingkatkan, dengan melakukan langkah-langkah penertiban dan perbaikan administrasi PNBP; penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNBP; serta penyesuaian tarif dan peninjauan atas cakupan dan fleksibilitas penggunaannya. Peningkatan penerimaan negara dari pajak, cukai dan PNBP kita tujukan untuk memperkokoh kemandirian anggaran dan ekonomi nasional. Dengan cara itulah, secara bertahap kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.

 

Saudara-saudara,

 

Perkenankan saya beralih pada penyampaian pokok-pokok penjelasan mengenai kebijakan dan rencana anggaran belanja negara. Sejalan dengan makin besarnya kapasitas fiskal kita, volume anggaran belanja negara dalam beberapa tahun terakhir ini, juga terus mengalami peningkatan. Berkaitan dengan itu, seperti saya kemukakan tadi, kualitas belanja negara harus terus menerus kita tingkatkan, agar benar-benar dapat berfungsi secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

 

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2012, belanja negara dalam RAPBN 2012 direncanakan mencapai Rp1.418,5 triliun. Belanja sebesar itu kita alokasikan untuk belanja kementerian dan lembaga, Rp476,6 triliun; belanja non-kementerian dan lembaga, Rp477,5 triliun; dan transfer ke daerah, Rp464,4 triliun.

 

Sesuai dengan prioritas RKP tahun 2012, anggaran belanja kementerian dan lembaga serta belanja non-kementerian dan lembaga kita arahkan untuk mencapai sembilan sasaran utama, yaitu:

 

Pertama, meningkatkan belanja infrastruktur untuk mengatasi sumbatan, keterkaitan dan keterhubungan domestik, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat.

 

Kedua, menuntaskan program reformasi birokrasi.

 

Ketiga, meningkatkan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana.

 

Keempat, memperkuat program-program pro-rakyat, melalui langkah-langkah keberpihakan pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan.

 

Kelima, meningkatkan kualitas belanja negara, melalui pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah.

 

Keenam, mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara.

 

Ketujuh, meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

 

Kedelapan, memenuhi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi, dan meningkatkan alokasi anggaran untuk riset dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia.

 

Kesembilan, memberikan dukungan kepada pelaksanaan kegiatan kerjasama pemerintah-swasta atau Public Private Partnership. (bersambung)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber