Jual GARAM KROSOK KASAR MADURA Asli 08999999992 di Surabaya

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Mendiknas Mohammad Nuh, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Menkeu Agus Martowardojo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Percepatan Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2011.

 

Penandatanganan yang disaksikan Menko Kesra Agung Laksono di Kemenkokesra itu sebagai upaya mempercepat pencairan dana BOS agar sampai ke sekolah tepat waktu. Melalui SKB tiga menteri ini, pemerintah akan melakukan empat hal yaitu monitoring, evaluasi, asistensi, dan pelaporan.

 

"Komitmen kepala daerah harus sama dengan komitmen pusat untuk sungguh-sungguh mencairkan dana tersebut sampai ke tangan yang berhak. Diharapkan di triwulan terakhir nanti tidak ada lagi yang terlambat mencairkan," kata Agung hari ini.

 

Pemerintah akan membentuk tim terdiri atas Kemendiknas, Kemendagri, dan Kemenkeu termasuk BPKP untuk monitoring dan pemantauan jalannya penyaluran BOS. Dana BOS saat ini telah mencukupi 70% kebutuhan operasional sekolah. Jika ditambah dengan BOS daerah maka sudah 100% sehingga tidak ada pungutan lagi bagi sekolah yang mendapatkan aliran dana tersebut, kata Agung.

 

Sementara itu, Mendiknas M. Nuh menyampaikan kebijakan penyaluran dana BOS 2011 masih menggunakan sistem yang berlaku saat ini yang menyebabkan keterlambatan sehingga dilakukan upaya percepatan.

 

"Kebijakan pada 2012 sangat tergantung dari rekomendasi tim ini. Nanti harus dituangkan dalam Undang-Undang APBN, yang akan ditetapkan Oktober 2011," katanya.

 

Menkeu Agus Martowardojo menyatakan Kemenkeu menyambut baik inisiatif Kemenko Kesra atas kerja sama antarkementerian ini. Pada 2010, kata dia, sistem penyaluran dana BOS masih sentralisasi. Namun, kata dia, sesuai komitmen desentralisasi fiskal maka pada 2011 disalurkan melalui pemerintah daerah.

 

Koordinasi yang dilakukan Kemendagri disambutnya dengan baik dan pihaknya ingin meyakinkan bahwa desentralisasi fiskal ini berjalan dengan baik. Kemenkeu berkomitmen untuk melakukan sosialisasi, asistensi, dan juga terjun  langsung ke pemda-pemda untuk meyakinkan apabila ada penyaluran yang terhambat dapat memberikan solusi, penjelasan, maupun contoh.

 

"Kemenkeu mendukung penuh tentu didukung juga oleh BPKP agar (BOS) bisa mencapai sekolah negeri maupun swasta," tambah Agus. (hss/tw)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber