Jelang Libur Natal, Wall Street Dibuka Beragam

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pembenahan birokrasi yang tumpang tindih terutama pada tingkat pemerintah daerah lebih mendesak segera dilakukan ketimbang gencar merangsang masuknya investasi besar salah satunya dengan iming-iming penyediaan tax holiday.

 

Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pusat Penelitian Ekonomi (P2E-LIPI) Zamroni Salim mengatakan langkah pemerintah yang akan memberikan penangguhan pajak penghasilan dalam jangka waktu tertentu atau dikenal dengan tax holiday untuk investasi besar di Indonesia dinilainya memang bisa menambah daya tarik untuk calon investor.

 

Akan tetapi, dia menilai ada hal yang lebih penting segera dibenahi pemerintah jika ingin aliran investasi terutama ke sektor riil bertambah besar yakni dengan pembenahan sistem birokrasi terutama di tingkat daerah. Pasalnya, selama ini rumitnya birokrasi pemerintah menyebabkan investor asing banyak berpikir ulang untuk menanamkan dananya di Indonesia.

 

"Bola investasi ada di pemerintah daerah. Dan pemda harusnya bisa sadar bahwa mereka harus punya birokrasi yang ramah terhadap investasi," ujar Zamroni kepada Bisnis, hari ini.

 

Dia bahkan meyakini jika pemda mau membenahi dan mempersingkat masalah perijinan investasi serta kesimpang siuran peraturan, maka investasi-investasi besar akan banyak masuk walaupun tanpa iming-iming tax holiday.

 

Guna menyadarkan pemda akan hal itu, pemerintah pusat lanjutnya harus mengatur hal tersebut baik dengan melakukan penerbitan Peraturan Pemerintah ataupun dengan Instruksi Presiden yang mewajibkan pemda menyediakan peraturan dan birokrasi yang lebih ramah terhadap investasi.

 

Terkait dengan adanya sentimen negatif dari luar negeri saat ini yang berupa krisis utang di AS dan beberapa negara di Eropa, kata Zamroni, hal tersebut diperkirakan bisa mempengaruhi pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini.

 

Dia memprediksikan pertumbuhan ekonomi di semester II/2011 bisa tertekan akibat sentimen tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun ini hanya akan berada pada level 6,4%. Angka itu lebih kecil dari target yang disepakati pemerintah bersama DPR dalam APBNP 2011 yang sebesar 6,5%.

 

Guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap sentimen negatif dari eksternal, Zamroni menyarankan pemerintah untuk mengembangkan industri kecil dan menengah. Salah satu caranya dengan memperbanyakan pemberian bantuan kredit murah untuk pengembangan industri tersebut.

 

Selain itu, pemerintah juga diminta mengarahkan capital inflow yang diperkirakan bisa makin membesar seiring belum pulihnya krisis di AS dan Eropa untuk ditempatkan pada sektor riil.

 

"Capital inflow yang banyak masuk ke pasar finansial tidak mencerminkan ekonomi riil. Itu hanya perekonomian yang semu. Dan pemerintah harus sadar akan hal itu."

 

Zamroni juga menyoroti penggunaan sebagian besar alokasi APBN untuk belanja rutin dan hanya sebagian kecil alokasi untuk pembangunan yang mendorong terjadinya kekecewaan masyarakat.

 

Selama 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah menembus angka 7%. Sejak 2000, pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2007 yang sebesar 6,3%. Sementara itu pertumbuhan terendah tercatat pada 2001 yang sebesar 3,6%.

 

Jika dilihat dari PDB per kapita, selama 10 tahun terakhir Indonesia terus membukukan kenaikan. Jika pada 2000 lalu pendapatan per kapita Indonesia sebesar US$807, pada tahun lalu angkanya sudah mencapai US$3.005.

 

Pemerintah menargetkan pada 2014 PDB per kapita Indonesia bisa meningkat hingga ke level US$4.800-US$5.000. Adapun pada 2025, PDB Indonesia diharapkan sekitar US$3,8 triliun-US$4,5 triliun dengan pendapatan per kapita sebesar US$13.000-US$16.000 dan masuk dalam 12 besar kekuatan ekonomi dunia. (faa)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber