Magang 2 Bulan: Peluang untuk Menemukan Minat Anda

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Logo BPK. Dok BPK

 

 

 

JAKARTA - Komisi XI DPR diminta lebih jelas dan tegas dalam memilih dua orang calon untuk mengisi jabatan Anggota III dan V BPK RI dari 35 daftar nama calon yang lolos pada 7 Maret mendatang.Hal tersebut penting agar Komisi XI bisa mendapat calon Anggota BPK yang pantas dan bisa maksimal melaksanakan perintah Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

 

Komisi XI sejatinya memilih personal berdasarkan kompetensi dari calon, yakni minimal pernah melakukan pekerjaan semi audit (pemeriksaan sejenis atau menyerupai) keuangan Negara dan audit kinerja selama lima tahun.

 

"Seperti institusi KPK saat ini yang dominan dipimpin oleh personal yang berusia produktif dalam berkarya, maka Komisi XI seharusnya memilih calon anggota BPK yang memiliki usia sangat prima antara 45 sampai 55 tahun, bukan memilih di atas usia itu, agar didapat maksimalisasi kerja," ujar Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) dalam siaran persnya kepada okezone, Sabtu (3/3/2012).

 

Selain itu, lanjut Iskandar, Komisi XI DPR dalam memilih calon harus terlebih dahulu mendalami dengan cermat seluruh kinerjanya sampai dia mendaftar menjadi calon Anggota BPK.

 

"Itu perlu dilakukan sebab mengetahui bagaimana sebenarnya kualitas kinerja calon tersebut bisa membantu Komisi XI untuk melakukan perbandingan, tolak ukur dan atau mendapatkan alasan sehingga menjatuhkan pilihannya terhadap calon," urainya.

 

Sehingga kata dia, Komisi XI bisa dengan maksimal menjaring dua nama yang tepat dari sisi rekam jejak kualitas dalam melakukan audit dan dari sisi moral sesuai tingkat keperluan sesuai UU BPK untuk mengisi posisi Anggota III dan anggota V BPK.

 

"Kami merasa memiliki beban moral melihat rendahnya kualitas model penjaringan oleh Komisi XI selama ini maka kami memberikan masukan. Sebab tidak akan bermanfaat jika kami hanya menghujat Komisi XI tanpa memberikan sumbangsih pemikiran kecil di atas, walau publik tahu bahwa uji kelayakan oleh DPR sarat dengan kepentingan politik," pungkasnya. (ade)

 

 

 

Sumber