HOW TO GET AN ADVANCE CRYPTO RECOVERY EXPERT LEE ULTIMATE HACKER

[bot 0]

Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengatur ganjil genap untuk sepeda motor. Namun rencana itu mendapat sorotan. Sebab fasilitas transportasi publik di ibu kota dinilai belum memadai.

Jika kebijakan itu dipaksakan maka pengguna kendaraan roda dua akan beralih ke transportasi publik. Masalahnya dengan keterbatasan daya angkutnya akan menyebabkan penumpukan orang yang mana itu kontradiktif dengan upaya menekan penyebaran virus Corona (COVID-19) melalui jaga jarak fisik (physical distancing).

"Ganjil genap itu kan awalnya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, dan meningkatkan orang menggunakan angkutan umum, itu awalnya. Terus ketika COVID kan dipakai supaya orang tidak bepergian, mengurangi orang bepergian, dan tentu juga mengurangi kepadatan di angkutan umum. Jadi kegunaannya bertolak belakang sudah," kata Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio saat dihubungi detikcom, Minggu (23/8/2020).

Oleh karenanya dia menyebut kebijakan yang diatur dalam Pergub Nomor 80 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB transisi menuju new normal, itu merupakan kebijakan bingung.

"Jadi itu keluar dari kebijakan aslinya, aslinya untuk membatasi kendaraan dan meningkatkan penggunaan angkutan umum, menjadi membatasi orang keluar dan mengurangi orang naik angkutan umum kan. Nah itu kebijakan bingung namanya. Jadi nggak jelas, dari sisi kebijakannya nggak jelas," ujarnya.

Dia menyatakan jumlah armada angkutan umum masih kurang. Kalau kebijakan ganjil genap motor mau dipaksakan menurutnya tranportasi publiknya harus diperbanyak.

"Kalau mau dipaksakan, transportasi publiknya diperbanyak. Nanti Anda tanya, nanti orang tambah banyak? ya itu risikonya. Makanya mengeluarkan kebijakan itu harus jelas, tidak berdiri sendiri," tambahnya.

Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah juga menyampaikan hal senada.

"Kalau motor itu nanti akhirnya terkena aturan ganjil genap itu pasti para penggunanya itu akan beralih ke transportasi umum. Sementara di transportasi umum ini sulit untuk menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam mengenai physical distancing kan. Itu persoalannya," kata dia saat dihubungi terpisah.

Ditambah lagi, dengan keterbatasan moda transportasi publik yang ada maka kebijakan itu akan menyulitkan mobilitas masyarakat.

"Kalau kemudian motor ini dikenakan ganjil genap itu juga akan menambah ya mobilitas masyarakat, karena kan otomatis masyarakat untuk istilahnya bermobilitas berpindah tempat itu terhalang oleh alat moda transportasinya sendiri yang nggak ada. Jadi ini menurut saya malah merugikan masyarakat pada umumnya," tambahnya.

Simak Video "Ganjil Genap di Jakarta Akan Berlaku untuk Motor? Ini Kata Dishub"
[==]
(toy/dna)

Sumber