HOW TO GET AN ADVANCE CRYPTO RECOVERY EXPERT LEE ULTIMATE HACKER

[bot 0]

Jakarta -

Masalah kebebasan berpendapat di media sosial sedang menjadi isu yang ramai dibicarakan. CEO Facebook Mark Zuckerberg mengatakan bahwa media sosial seharusnya tidak mengecek fakta di balik klaim yang dibuat politisi.

Hal ini diungkap Zuckerberg saat ditanya presenter program Squawk Box mengenai kebijakan Twitter yang mengecek fakta cuitan Presiden Donald Trump tentang pemungutan suara via surat.

"Saya rasa Facebook atau platform internet lainnya secara umum tidak boleh menjadi wasit kebenaran," kata Zuckerberg seperti dikutip detikINET dari CNBC, Jumat (29/5/2020).

"Ucapan politik adalah salah satu bagian paling sensitif dalam demokrasi, dan orang-orang harus bisa melihat apa yang diucapkan politisi," sambungnya.

Padahal Facebook telah bekerjasama dengan pengecek fakta independen untuk mengulas konten yang diunggah di platform-nya. Tapi Zuckerberg mengatakan pengecek fakta itu hanya untuk menyaring hal-hal yang buruk.

Pengecek fakta independen ini juga sering dikerahkan Facebook untuk menandai postingan di platform-nya yang dianggap menyesatkan. Contohnya di tengah pandemi COVID-19, Facebook mulai memberikan label peringatan untuk misinformasi yang disebarkan.

Mereka juga sering menghapus konten yang memiliki klaim palsu atau teori konspirasi yang telah ditandai salah oleh organisasi kesehatan global.

"Tujuan dari program itu bukan untuk mengurai kata-kata pada sesuatu yang sedikit benar atau salah. Dari sisi ucapan politik, lagi-lagi, saya pikir kalian ingin memberikan penghormatan yang luas terhadap proses dan ucapan politik," jelas Zuckerberg.

Tapi ada batas yang tidak boleh dilewati semua pengguna Facebook, termasuk politisi. Zuckerberg mengatakan tidak boleh ada yang menggunakan Facebook untuk menyebabkan kekerasan atau melukai dirinya, atau mengunggah misinformasi yang berujung pada tekanan untuk pemilih.

"Ada garis jelas yang memetakan celaka dan kerusakan spesifik yang bisa dilakukan ketika kita menghapus kontennya," kata pria berusia 36 tahun itu.

"Tapi secara keseluruhan, termasuk dibandingkan dengan beberapa perusahaan lainnya, kami mencoba untuk berada di sisi yang memberikan banyak orang suara dan kebebasan berpendapat," pungkasnya.

Meski berbeda soal cek fakta ucapan politisi, Facebook dan Twitter satu kepala mengenai perlindungan hukum terhadap platform medsos. Facebook dan Twitter menentang keputusan Trump yang mengeluarkan perintah eksekutif untuk membatasi perlindungan tanggung jawab platform media sosial dan perusahaan teknologi yang diatur oleh Section 230 Communications Decency Act.

Simak Video "Mengapa Facebook dan Instagram 3 Kali Tumbang Dalam Setahun?"
[==]
(vmp/fay)

Sumber