PDIP: UU HPP Memungkinkan Pemerintah Tekan PPN Hingga 5 Persen

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo menilai ada aksi 'maling teriak maling' pada saat ini yang dihembuskan para aparat negara dan pelaku bisnis korup.

 

"Ada pejabat negara, PNS yang melanggar, pengusaha melanggar. Sederhana, semua jadi tidak jelas. Akhirnya maling teriak maling," ujar di ketika membuka acara Investor Summit and Capital Market Expo 2011, hari ini.

 

Dia mencontohkan kasus suap proyek Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam kasus tersebut, ada pejabat sipil tidak bisa menjaga amanah dalam melakukan tugas sehingga terjadi  penyelewengan.

 

"Dan juga ada pengusaha yang mau cari bisnis dengn menghalalkan segala cara, pokoknya mau dapat bisnis."

 

Untuk itu, lanjut dia, upaya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam membersihkan praktik kotor tersebut harus didukung. Keliru jika ada pihak-pihak yang berkoar untuk membubarkan KPK.

 

"Untuk KPK, kita harus dukung KPK! Kalau sekarang hari-hari ini banyak nuansa KPK dibubarkan, jangan dong. Justru kita musti dukung. Masyarakat investor, kalian aset nasional, jangan pikirkan dirimu sendiri, kepentinganmu sendiri. Jangan diam saja melihat hal ini," serunya.

 

Terkait pemanggilan dirinya oleh KPK, Menkeu tidak merasa kecil hati dan disepelekan. Dia justru senang bisa membantu KPK dalam proses pemerisaan kasus Kemenakertrans.

 

"Ini banyak mitra kerja kita, binis media, kalau dibilang Menkeu terima fee, saya bilang ya, mimpi saja tidak," sanggahnya.

 

Untuk membongkar kasus tersebut, Menkeu meminta aparat hukum mengikuti motif dan aliran dana kotornya. Namun, jangan membuat semua masyarakat bingung dengan isu pembubaran KPK.

 

"Ayo kita positif. Jangan membawa suasana seolah-olah Indonesia krisis, tidak bisa mengatasi penegakkan-penegakan hukum." (Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber