WEB BAILIFF CONTRACTOR; USDT, BITCOIN SCAM RECOVERY AGENCY

[Lebay Pemilik Lapak 0]

SEKTOR RIIL

Rabu, 28 Agustus 2013 19:00 wib

Dina Mirayanti Hutauruk - Okezone

ilustrasi: (foto: Okezone)

JAKARTA - Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menghadapi gejolak nilai tukar Rupiah dan IHSG yakni menetap acuan  sistem pengupahan. Kalangan pengusaha pun gelisah menanti aturan ini.

Namun, kebijakan tersebut belum melegakan para pelaku usaha. Pasalnya, hingga kini Intruksi Presiden (Inpres) yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan Upah Minimim Provinsi (UMP) belum diumumkan.

Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan jika Impres tidak segera dikeluarkan maka akan menjadi kendala dalam mengendalikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Mengenai UMP, kalau impres belum keluar itu pasti akan jadi kendala," kata Shinta di Grand Hyatt Jakarta, Rabu (28/8/13).

Dengan adanya Impres, lanjut dia, akan memberikan kepercayaan pada pelaku industri sehingga dapat mengurangi tingkat PHK karena sudah dapat memperkirakan apa yang akan terjadi di tahun depan.

"Impres itu akan ada kepercayaan dari industri bahwa nanti ini akan ada maksimum karena mereka sudah bisa melihat tahun depan, sudah bisa diantisipasi, tidak seperti sekarang." tuturnya.

Dia menambahkan saat ini besaran UMP juga masih menjadi pembahasan antara pemerintah, Asosiasi Pengusaha dan Asosiasi Buruh.

"Jadi kita sedang kita negosiasikan dengan pemerintah dan asosiasi buruh inflasi plus sekian  persen. Itu yang sedang kita negosiasikan. Itu impres. Jadi itu keluar dari presiden dan akan dilaksanakan dalam skala nasional," tambahnya. (wan) (wdi)

Berita Selengkapnya Klik di Sini [h=4]Berita Terkait: Tenaga Kerja[/h]

• Walau Dijanjikan Insentif, PHK Masih Bisa Terjadi
  
• PPh Dikurangi, 1.000 Perusahaan Dilarang PHK Karyawan
  
• Pemerintah Niat Atur Ulang Sistem Outsourcing
  
• Bahas Outsorcing, Dahlan & Cak Imin Mangkir dari DPR
  
• Penetapan Upah Buruh Perlu Dibarengi Pemahaman Buruh
  
• Paket Kebijakan SBY Diklaim Mampu Serap Tenaga Kerja
  
• Tak Sanggup Gaji Sesuai UMP, 4 Perusahaan Ini Terancam Ditutup
  
• Upah Buruh Harus Naik, karena Survei Harga Pasar Naik
  
• Buruh Metal Depok Pastikan Tak Mogok Nasional pada 16 Agustus
  
• More News...
  

 

 

 

Sumber