Rakyat Menderita, Raja Terkaya RI Turun Gunung Bagi-bagi Duit Rp 20 M

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA : Bank Dunia mengkritik kualitas belanja daerah yang tidak menunjukan perbaikan meskipun transfer anggaran dari pemerintah pusat meningkat setiap tahunnya.

 

Shuban Chauduri, Ekonom Utama Bank Dunia, menuturkan jumlah transfer anggaran ke pemerintah daerah telah meningkat hampir dua kali lipat sejak desentralisasi fiskal diberlakukan di Indonesia. Sayangnya, peningkatan belanja daerah tersebut tidak selalu menghasilkan pelayanan publik yang sesuai dengan jumlah anggaran yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat.

 

“Sebagian daerah tidak menunjukan perbaikan hasil pelayanan public meskipun belanja telah meningkat,” ujar dia ketika melaporkan Perkembangan Triwulanan Ekonomi Indonesia terkini, hari ini.

 

Menurutnya, aloaksi anggaran daerah tidak sejalan dengan kebutuhan sektor pembangunan utama. Pasalnya, bealnja daerah yang terus menignkat sejak desentralisasi fiskal, lebih banyak dihabiskan untuk mendanai kegiatan administrasi dan aparatur pemerintahan, bukan untuk sektor-sektor publik.

 

“Bagian terbesar dari belanja pemerintah daerah ditujukan kepada sektor aparat pemerintahan dan bukan keapda pelayanan public dan belanja pada bidang-bidang penting, seperti infrastruktur yang tidak mencukupi,” tuturnya.

 

Subhan mengatakan walaupun tingkat belanja daerah untuk infrastruktur dan pendidikan telah meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir, sekitar 30%-40% digunakan untuk administrasi pemerintahan. Sementara sisanya terbagi untuk kegiatan pendidikan 25%, pembangunan infrastruktur 21% , dan kesehatan 9%.

 

“Peningkatan belanja saja tidaklah cukup untuk menghasilkan pelayanan publik. Daerah dapat meningkatkan kinerja mereka secara  signifikan dengan jumlah dana yang tersedia, yaitu dengan cara meningkatkan efisiensi,” kata Subhan.

 

Pada kesempatan yang sama, Eknom Kepala Bank Mandiri Destry Damayanti menilai seacra umum proporsi belanja modal secara historis masih di bawah porsi belanja pegawai dan subsidi. Rasio belanja modal terhadap PDB di APBNP 2011 sekitar 1,9%, lebih rendah dibandingkan, belanja pegawai dan belanja subsidi yang masing-masing 2,5%, dan 3,3%.

 

"Tantangan ke depan adalah memanfaatkan belanja modal yang terbatas sebaik mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, percepatan penyerapan anggaran merupakan suatu tantangan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkualitas," tuturnya.(api)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber