HOW TO GET AN ADVANCE CRYPTO RECOVERY EXPERT LEE ULTIMATE HACKER

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat saat ini indeks keterbukaan badan publik yang menyediakan informasi anggaran secara berkala masih sangat minim. Dari sekian banyak Kementerian-Lembaga (K/L) yang ada, baru dua K/L yang mencapai 100 persen."Yang sudah mencapai 100 persen adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)," ujar Koordinator advokasi Fitra, Muhammad Maulana dalam pemaparannya di Hotel Ibis, Jakarta, Rabu (13/3/2013).

 

Maulana mengatakan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masih kurang dipublikasikan. Menurut dia, pemerintah lebih mempublikasikan informasi lelang pengadaan barang dan jasa serta laporan keuangan.

 

Padahal, dia mengungkapkan indeks keterbukaan anggaran Indonesia sudah naik kelas. "Meskipun skor open budget index Indonesia meningkat, tapi publikasi RKA-DIPA minim," katanya.

 

Maulana menambahkan, website resmi badan publik pun belum optimal dimanfaatkan sebagai media publikasi informasi anggaran. Selain itu, Publikasi informasi RKA-DIPA belum tepat waktu. "Format publikasi RKA DIPA juga tidak sama," tutup dia. (mrt)

 

 

 

Sumber