لعبة

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII dengan pemerintah, belum bisa memutuskan besaran subsidi listrik dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012.

 

Hal tersebut, dikarenakan Komisi VII meminta waktu untuk memeriksa kajian yang dilakukan pemerintah, sebagai landasan penetapan asumsi subsidi listrik dalam RAPBN 2012.

 

"Kami akan melakukan kajian dalam dua hingga tiga hari ke depan. Senin (26 September) kita bicarakan lagi," kata Ketua Komisi VII Tengku Rifki, di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Seanyan, Jakarta, Rabu (21/9/2011).

 

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ad interim Hatta Rajasa mengajukan asumsi subsidi listrik untuk RAPBN 2012 sebesar Rp45 triliun. Asumsi tersebut terbagi atas Rp40,5 triliun untuk subsidi tahun berjalan dan Rp4,5 triliun pembayaran kewajiban subsidi 2010 lalu.

 

Nilai alokasi subsidi listrik itu sebanding dengan 0,6 persen dari GDP dan lebih rendah sekira Rp20 triliun dari asumsi subsidi listrik 2011 yakni Rp65,5 triliun.

 

Beberapa tahun terakhir realisasi subsidi listrik naik signifikan. Untuk mengendalikannya, pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) berusaha menurunkan BPP listrik di antaranya dengan optimalisasi bauran energi (energy mix), serta menjamin ketersediaan bahan bakar pembangkit seperti bahan bakar minyak (BBM) maupun batu bara.

 

"Kami juga membenahi kinerja PLN dan mendorong efisiensi biaya operasi," imbuhnya. (mrt)

(rhs)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber