Paving Block Topi Uskup, Solusi Terbaik untuk Lantai Taman yang Menawan

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA--Sistem lelang jabatan Camat dan Lurah yang digagas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng konsultan untuk menghindari gelombang protes pihak yang tidak terpilih.

 

Konsultan ini juga akan ngetes Gubernur Joko Widodo (Jokowi) atau Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lebih dulu.

 

"Mereka akan tes saya dulu, jadi mereka akan buat saya seolah-olah kalau saya jadi lurah atau camat apa yang harus saya lakukan. Nah itu yang akan dicatat, supaya seluruh lurah dan camat yang terpilih nanti bisa seperti harapan kami," kata Ahok di Balaikota, Senin (4/3/2013).

 

Ketika ditanya nama konsultannya dia tidak menyebutkan, tapi Ahok berharap lelang jabatan ini mirip rekrutmen anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memilih orang yang tepat.

 

Saat ini ada 40.000 PNS yang berpotensi jadi camat maupun lurah sehingga tidak mudah mendudukkan jabatan pemimpin tingkat wilayah.

 

Lelang jabatan ini, lanjutnya, tidak perlu regulasi baru dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur karena menjadi hak Pemprov menujuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan lelang.

 

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat dipersilahkan untuk mendaftar, tapi hanya untuk PNS lingkungan Pemprov DKI saja.

 

Penegasan PNS DKI disampaikan Ahok karena sudah ada 3 PNS dari Kementerian lain dan guru melamar ingin ikut lelang Camat dan Lurah dengan alasan mereka pingin jadi lurah di kampung halamannya.

 

"Mereka pingin ikut lelang jabatan jadi lurah. Lucu juga sih, ada satu yang bilang pingin jadi lurah di kampungnya. PNS mana saya nggak enak sebutnya," ujar Ahok.

 

Adapun seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta memiliki 265 kelurahan dan 43 kecamatan. Dengan lelang jabatan ini bukan berarti semua camat dan lurah diganti.

 

Bagi pejabat lama masih bisa ikut lelang tapi harus memenuhi kriteria yakni lebih banyak blusukan, jujur, bersih, mampu menatan PKL dan mengutamakan kepentingan rakyat.

 

Adapun syarat lainnya, harus punya target kerja dalam periode tertentu untuk pembangunan wilayahnya masing masing.

 

"Nanti kan belum tentu semua diganti, kalau yang lama bertobat membuat layanan model baru bisa saja terpilih lagi. Prinsip pak Gubernur sedehana lupakan yang lama mulai yang baru," kata Ahok. (dot)

 

 

 

Sumber