لعبة

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Permintaan Komisi VII DPR RI untuk meninjau ulang peraturan tentang penetapan harga eceran tertinggi (HET) gas elpiji tabung 3 kg sangat diperlukan.

 

Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ad interim Hatta Rajasa, usai rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2011) malam.

 

Hatta menilai, kajian itu merupakan analisa Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri ESDM nomor 17 dan nomor 5 tahun 2011, baik kualitatif maupun kuantitatif.

 

"Jika kita putuskan di sini saja tanpa ada hasil analisa, yang didapat hanya kualitatif, kuantitatifnya tidak. Tapi jika kita melakukan suatu analisa yang kredibel, maka itu menyangkut muatan (kualitatif) dan besarannya (kuantitatif)," kata Hatta.

 

Hatta memaparkan, jika HET elpiji 3 kg dihilangkan, maka besaran beta (subsidi) naik dan harganya tidak lagi Rp4.250.

 

"Pertanyaan saya, bagaimana agar tambahan harga itu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kepada negara? Kalau tidak, nanti dipermasalahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nanti mereka tanya, apa yang menjadi dasar pemerintah menetapkan kebijakan ini tanpa hasil studi yang memadai?" tegasnya. 

 

Meski demikian, Hatta melihat, perbedaan harga di tiap daerah sebagai imbas peraturan bersama tersebut juga terjadi karena tantangan distribusi yang juga beda-beda, misalnya dalam penggunaan alat transportasi sesuai medan distribusi suatu daerah.

 

"Nanti ada pertanyaan, kenapa ini yang jaraknya hanya lebih 20 km dari stasiun pengisian tabung gas, tapi mendapat tambahan harga lebih besar dari yang 30 km? Padahal bisa jadi karena yang jaraknya lebih dekat justru medan tempuhnya lebih sulit," imbuhnya.

 

Menurut pria yang menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian ini, masalah harga jual elpiji tabung 3 kg baru mencuat karena melibatkan cakupan wilayah yang lebih luas. Dulu, kata Hatta, ketika dicoba di Jakarta tidak ada masalah.

 

"Tidak fair jika peraturan itu serta merta dicabut karena akan menyebabkan kegoncangan distribusi. Minyak tanah sudah tidak ada, sementara elpiji tidak tersalurkan," tandas Hatta.

 

Hasil analisa tersebut akan menentukan apakah peraturan itu dicabut, atau diterapkan dengan penambahan beta tertentu, atau tidak perlu diterapkan asalkan penambahan ada stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE).

 

"Analisa itu juga akan mengaudit dan mengecek pengawasan yang dilakukan daerah. Hasilnya juga bisa menjadi dasar revisi peraturan jika memang diperlukan, pungkasnya.

(ade)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber