bot

Jakarta - Ledakan besar mengguncang pelabuhan di Kota Beirut, Lebanon pada Rabu (5/8) lalu. Dampak kehancuran yang disebabkan ledakan ini bisa dipotret oleh satelit observasi yang berada di orbit. Satelit SkySat yang dioperasikan oleh perusahaan Planet Labs menangkap foto yang menampilkan detail lokasi di Pelabuhan Beirut sebelum dan sesudah ledakan yang menewaskan setidaknya 135 orang dan melukai 5.000 orang. Dikutip detikINET dari Space, Kamis (6/8/2020) dari foto sebelum dan sesudah ledakan yang diunggah Planet Labs terlihat perbedaan yang sangat kontras seperti gedung-gedung yang kini telah rata dengan tanah setelah ledakan terjadi. Di bagian tengah foto juga terlihat kawah besar yang menganga di area pelabuhan dan terisi air laut. Dua gedung yang sebelumnya berdiri di area kawah tersebut kini telah hancur dan gedung di sekitarnya mengalami kerusakan yang signifikan. [Gambas:Twitter] Selain Planet Labs, Maxar juga membagikan foto dampak ledakan di Lebanon yang ditangkap oleh satelit observasi miliknya. Lewat akun Twitter mereka, Maxar mengunggah GIF yang memperlihatkan kondisi pelabuhan sebelum dan sesudah ledakan. Mereka juga mengunggah beberapa foto berdefinisi tinggi lainnya yang memperlihatkan detail kerusakan yang terjadi di area pelabuhan dan sekitarnya, termasuk kapal pesiar Orient Queen yang kini terbalik di pinggir pelabuhan. [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] Foto-foto ini menunjukkan pentingnya satelit observasi untuk mengawasi situasi di Bumi. Misalnya, aset milik Planet Labs yang ada di orbit pernah mengidentifikasi retakan baru yang disebabkan oleh gempa di kerak Bumi. Satelit WorldView milik Maxar juga berkontribusi dalam membantu ilmuwan untuk memonitor dampak virus Corona dalam skala global. Seperti diketahui ledakan di Beirut, Lebanon terjadi setelah api menjangkau gudang yang berisi 2.750 ton amonium nitrat, bahan yang biasa digunakan sebagai pupuk tapi rawan meledak. Amonium nitrat ini telah disimpan di gudang tersebut sejak tahun 2013, setelah dibongkar muat dari kapal yang disita. Saat ini otoritas Lebanon masih terus melanjutkan investigasi terkait ledakan ini, sekaligus proses evakuasi korban. Simak Video "Ledakan di Lebanon Tinggalkan Kawah yang Menganga" [==] (vmp/fay) Sumber

Selain ekspansi BLT, perlindungan sosial yang akan diperluas adalah bantuan beras. == JAKARTA -- Pemerintah fokus melakukan ekspansi bantuan sosial pada semester II 2020. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 terhadap tingkat ketimpangan. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Pungky Sumadi menyebutkan, salah satunya, bantuan langsung tunai (BLT). Bantuan yang semula diberikan sampai September ini diperpanjang tiga bulan, sampai dengan Desember. Pada periode tiga bulan tambahan, besaran BLT yang diterima masyarakat akan dikurangi dari Rp 600 ribu tiap Kelompok Penerima Manfaat (KPM) per bulan. Pungky mengatakan, saat ini, pemerintah masih terus mengkaji besarannya dengan opsi Rp 300 ribu per KPM per bulan atau menjadi Rp 500 ribu per KPM per bulan. "Masih terus dikaji dan segera difinalkan," ujarnya saat dihubungi == Kamis (6/8). Pungky menyebutkan, ada beberapa alasan utama pemerintah menurunkan besaran manfaat yang diterima. Salah satunya, tingkat kepantasan yang didasari penilaian dari pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kondisi warganya. Selain ekspansi BLT, perlindungan sosial yang akan diperluas adalah bantuan beras sebanyak 15 kilogram untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan siap dicairkan pada September. Di sisi lain, pemerintah memberikan bantuan tunai sebesar Rp 500 ribu untuk penerima kartu sembako di luar PKH yang mulai disalurkan pada Agustus. Pungky menjelaskan, berbagai jaring pengaman sosial ini yang sedang dan akan terus dilakukan pemerintah untuk menekan dampak negatif pandemi ke kehidupan sosial masyarakat. "Bansos diberikan, ekonomi mulai dibuka supaya orang berusaha kerja. Tapi, dengan catatan, protokol kesehatan tetap dilakukan secara disiplin," tuturnya. Pungky mengakui, dampak dari pandemi tidak akan hilang dalam hitungan bulan ataupun satu tahun. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah untuk melakukan ekspansi jaring pengaman sosial sampai tahun depan. Peluang itu sudah terlihat dari kebijakan pemerintah untuk memperlebar defisit sampai tiga tahun mendatang. Langkah ini menjadi gambaran akan adanya kemungkinan perpanjangan waktu pelaksanaan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan Covid-19. Sumber

Seorang pedagang pernak-pernik kemerdekaan berjualan di Jalan Gunung Sahari, Jakarta, Kamis (6/8/2020). Jelang perayaan HUT RI ke-75 pada 17 Agustus mendatang, sejumlah pedagang mulai menjajakan beragam ornamen dan pernak-pernak bercorak bendera Merah Putih, mulai dari gantungan kunci berwarna merah dan putih serta bendera Merah Putih berukuran mini di tiap sudut ibu kota. Geliat penjualan pernak-pernik kemerdekaan tersebut tetap terlihat meski turut terdampak pandemi virus Corona. Saiman (50), seorang pedagang yang telah berjualan pernak-pernik kemerdekaan sejak era 2000an mengatakan, biasanya memasuki bulan Agustus ia mulai mendapat keuntungan besar. Bila biasanya Saiman dapat meraup keuntungan hingga 50 bendera perhari, namun kini penjualannya menurun drastis. Meski penjualan pernak-perniknya terdampak pandemi, Saiman tetap berjualan beragam pernak-pernik kemerdekaan tersebut. Beragam pernak-pernik tersebut ia jual dengan harga yang bervariasi. Misalnya, bendera yang ia jajakan dibanderol mulai dari Rp 5 ribu hingga Rp 15 ribu tergantung ukuran. Biasanya Saiman pun menjajakan beragam pernak-pernik dagangannya kepada sejumlah mobil yang tengah menunggu lampu merah. Tak sedikit pengendara yang membeli barang dagangannya sembari menunggu lampu lalu lintas tersebut berubah warna menjadi hijau. Sumber

Jakarta - Sebuah ledakan dahsyat terjadi di kota Beirut, Lebanon pada Selasa, (4/8/2020). Peristiwa ledakan ini disebutkan oleh pemerintah Lebanon akibat dari tumpukan sebanyak 2.750 ton amonium nitrat yang tersimpan di gudang pelabuhan. Amonium nitrat sendiri merupakan garam ionik yang terdiri dari kation amonium (NH4) dan anion nitrat (NO3) sehingga menjadi formula senyawa amonium nitrat (N2H4NO3). Senyawa yang dimiliki amonium nitrat memiliki manfaat-manfaatnya meski jika tak hati-hati peristiwa sangat fatal bisa terjadi seperti yang dialami negara Lebanon. Berikut manfaat dari amonium nitrat sebagaimana dilansir detiKINET dari Gardening Know How: Sebagai Pupuk Tanaman Amonium Nitrat ini sangat dibutuhkan di industri pertanian di mana senyawanya dapat dijadikan sebagai pupuk karena kaya akan nitrogen yang dapat menyuburkan tanaman. Karena salah satu kunci utama untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang sehat adalah nitrogen. Unsur hara makro ini akan bertanggung jawab atas produksi tanaman yang hijau dan berdaun serta meningkatkan kesehatan pada tumbuhan. Nitrogen sendiri berasal dari atmosfer, namun bentuk ini memiliki ikatan kimia yang kuat sehingga sulit diserap oleh tumbuhan. Karena itu dibutuhkan bentuk nitrogen yang mudah untuk diserap tanaman salah satunya adalah pupuk yang berasal dari amonium nitrat. Jenis pupuk ini sudah banyak digunakan sejak tahun 1940-an. Karena senyawanya cukup sederhana untuk dibuat dan tidak memakan biaya mahal, sehingga menjadikan amonium nitrat pilihan utama bagi tenaga profesional pertanian. Amonium nitrat memiliki nutrisi utama tumbuhan yang dapat diserap melalui akar atau dari stomata pada daun dan batang. Sumber nitrogen tambahan sering ditambahkan ke tanah dan tanaman di daerah tanpa sumber nitrogen alami yang memadai. Salah satu sumber nitrogen padat pertama yang diproduksi dalam kapasitas skala besar adalah amonium nitrat. Pupuk amonium nitrat adalah penggunaan senyawa yang paling umum, tetapi juga memiliki sifat yang sangat mudah menguap, sehingga berguna di industri tertentu. Senyawa ini berbentuk kristal hampir tidak memiliki bau dan tidak berwarna. Menggunakan amonium nitrat di kebun dan ladang pertanian skala besar dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan menyediakan pasokan nitrogen yang siap digunakan tanaman. Pupuk amonium nitrat adalah senyawa sederhana untuk dibuat. Dijadikan Bahan Peledak dan Kembang Api Selain digunakan sebagai pupuk, amonium nitrat juga digunakan di sektor pertambangan dan konstruksi. Sebabnya senyawa yang bersifat eksplosif dapat berguna dalam pertambangan seperti tindakan pembongkaran dan pekerjaan penggalian. Butiran amonium nitrat sangat berpori sehingga dapat menyerap sejumlah besar bahan bakar. Paparan api akan menyebabkan ledakan yang lama, berkelanjutan dan besar. Dalam kebanyakan kasus, senyawa tersebut sangat stabil dan hanya dapat meledak dalam kondisi tertentu. Selain itu karena sifatnya yang eksplosif, amonium nitrat juga kerap digunakan dalam piroteknik seperti penggunaan kembang api. Bahan Pembeku Amonium nitrat juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembeku, karena jika senyawanya dicampurkan dengan air akan menyebabkan suhu turun hingga 2-3 derajat Celcius. Akibatnya, air akan membeku dengan cepat. Manfaat dari pembekuan ini bisa digunakan sebagai pendingin makanan agar tetap awet, meringankan sakit luka di tubuh. Sebab reaksi endotermik dari campuran amonium nitrat dan air menghilangkan panas dari bagian tubuh, 'membekukan' area yang sakit. Simak Video "Amonium Nitrat Diduga Jadi Penyebab Ledakan di Lebanon, Apa Itu?" [==] (jsn/fay) amonium nitrat ledakan lebanon Sumber

Bandung - PT Bio Farma (Persero) menginvenstasikan sekitar Rp 1,3 triliun untuk menambah kapasitas produksi vaksin COVID-19 menjadi 250 juta dosis per tahun pada Desember 2020. Hal itu dikatakan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir saat ditemui di Gedung Eyckman FK UNPAD, Sukajadi, Kota Bandung, Kamis (6/8/2020). Seperti diketahui, Biofarma akan menambah kapasitas produksi vaksin COVID-19, yang saat ini berada di kisaran 100 juta dosis per tahun, dengan mengoperasikan kembali Gedung 43 yang memiliki kapasitas produksi 150 juta dosis per tahun. "Tergantung nanti seberapa besar kita mau bikin, tapi contoh Gedung 43 yang sedang kita bangun itu, kita investasi sekitar Rp 1,3 triliun," ujar Honesti. Honesti mengatakan, investasi tersebut tak hanya disuntikkan untuk pengembangan infrastruktur, namun juga menambah kekuatan sumber daya manusia di bidang riset dan pengembangan (RND) dan juga teknologi produksi. "Enggak mungkin kita ini tidak berinvestasi, penyakit juga bertambah terus, teknologi-teknologi juga berkembang dengan cepat. Kita tak hanya investasi di infrastruktur, tapi juga dari orangnya, terutama di RND dan produksi," tuturnya. Saat ini, sambungnya, pihaknya telah bersiap untuk memproduksi 250 juta dosis vaksin COVID-19, andaikata ujicoba klinis vaksin berjalan baik dan bahan bakunya juga turut memadai. Ia mengatakan fasilitas tersebut siap untuk memproduksi seluruh vaksin COVID-19, yang terdekat Indonesia bekerjasama dengan Sinovac dari Tiongkok dalam pengembangan vaksin COVID-19. "Dengan CEPI kita masih komunikasi dengan mereka, ada rencana untuk memakai fasilitas produksi Biofarma yang disponsori teknologi dengan platform dari mereka, kita menunggu kapan mereka akan bicara lebih serius dan berapa kapasitas yang diperlukan," katanya. Simak Video "Blak-blakan Alasan Bio Farma Gandeng Sinovac-China Terkait Vaksin Corona" [==] (yum/hns) Sumber

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami minus 5,32 persen di kuartal kedua. == JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah berhati-hati dalam membuat kebijakan. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami minus 5,32 persen di kuartal kedua dan ancaman resesi mulai membayangi. "Pemerintah memang harus lebih hati-hati membuat kebijakan-kebijakan ekonomi," kata Dasco, Kamis (6/8). Dasco mengingatkan, pemerintah harus menekan serapan anggaran agar ekonomi bergerak di kementerian-kementerian. Di samping itu, anggaran di pemda-pemda juga perlu didorong agar ekonomi di daerah juga mengalami kenaikan. "Agar situasi yang ada bisa agak membaik," ujar Politikus Gerindra ini. Pemerintah menyatakan, akan melakukan kebijakan yang agresif pada semester kedua melalui penyerapan sisa anggaran belanja sebesar Rp 1.457 triliun. Total anggaran tersebut ditujukan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi, terutama setelah menghadapi tekanan pada kuartal II. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, dari total tersebut, sebanyak Rp 1.171 triliun di antaranya ditujukan untuk belanja pusat. Sedangkan, sisanya dibelanjakan dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD). "Ini dalam rangka untuk mendorong perekonomian yang mengalami tekanan cukup besar," katanya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Rabu (5/8). Sri memastikan, kebijakan fiskal ini akan dijalankan seiring dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) melalui instrumen di bidang moneter, makroprudensial dan dukungan untuk pembiayaan defisit. Selain itu, ada Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjaminan Simpanan yang mengelola dampak tekanan pandemi dari sisi keuangan. Sumber

Jakarta - Pemerintah sedang mengkaji pemberian bantuan kepada pegawai yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan agar diberikan bantuan Rp 600.000 per bulan. Bantuan ini akan diberikan kepada 13,8 juta pekerja di Indonesia. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan program tersebut berpeluang menimbulkan ketidakadilan sosial. Dia pun mempertanyakan apa dasar pemerintah memilih 13,8 juta pekerja sedangkan ada 52,20 juta pekerja di Indonesia. "Persoalannya adalah kita tahu yang bekerja sebagai buruh/pekerja/pegawai di Indonesia itu ada 52,20 juta pekerja. Bagaimana memilihnya? Ada ketidakadilan kalau itu diterapkan dan kenapa hanya BPJS Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar. Semua merasa berhak kalau itu tekniknya pekerja," kata Tauhid dalam webinar INDEF bertajuk 'Hadapi Resesi, Lindungi Rakyat', Kamis (6/8/2020). Jika bantuan tersebut diberikan kepada kelompok terbawah seperti pekerja informal yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), dinilai akan lebih tepat sasaran. Dibanding pemerintah mengeluarkan program baru, Tauhid menyarankan agar besaran bansos yang sudah ada untuk penduduk terbawah ditambah dengan jumlah Rp 1,5 juta per bulan untuk mendorong daya beli. "Penghasilan upah buruh saja Rp 2,9 juta per bulan. Jadi kalau yang di bawah Rp 5 juta yang bukan buruh ini dapat dong? Ini akan menimbulkan kesenjangan lagi karena besarannya Rp 31,2 triliun (anggarannya) itu luar biasa. Kalau itu dibagikan bagi kelompok terbawah itu saya kira akan sangat berarti," ucap Tauhid. Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut konsumsi rumah tangga kuartal II-2020 anjlok -5,51%, Tauhid menilai bantuan yang diberikan kepada kalangan menengah atas tidak akan efektif karena mereka cenderung menyimpan uangnya untuk persiapan ke depan. "Penghasilan Rp 5 juta itu bukan orang miskin dan mereka akan menyimpan uang itu untuk berjaga-jaga dan bukan konsumsi karena pengeluaran mereka umumnya untuk non-makanan baik itu pendidikan, kesehatan, hotel, restoran, yang dalam situasi pandemi ini sangat terbatas. Itu yang menurut saya ketika diberikan pada kelompok Rp 2,9 juta sampai Rp 5 juta akan menjadi masalah dan uang itu akan sia-sia, akan menjadi saving saja. Ini tentu akan sulit mendorong ekonomi jauh lebih tumbuh," imbuhnya. Tauhid pun mengingatkan pemerintah bahwa masalah utama dari pandemi ini adalah kesehatan, bukan ekonomi. Namun dia menilai program yang ada justru lebih banyak untuk sektor ekonomi. "Kasus pandemi COVID berpeluang makin tinggi di triwulan III-2020 sehingga kalau ekonomi saya kira sudah banyak usulan-usulan baru. Tapi yang pandemi ini belum ada kecuali hanya mengatasi adanya vaksin di 2021 itu sudah sangat terlambat," ujarnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ekonom Senior INDEF, Didik J Rachbini. Dia menyebut bahwa pemerintah tidak akan bisa mengatasi resesi jika aspek kesehatannya diabaikan. "Prioritas untuk kesehatan kecil sekali. Kita belum selesai COVID-nya seperti disuruh lari. Jadi pemerintah jangan bermimpi mengatasi resesi kalau kebijakan pandemi amburadul," katanya. Simak Video "Polri Selidiki 92 Kasus Penyelewengan Bansos Covid-19" [==] (eds/eds) Sumber

Kontribusi pertanian kepada produk domestik bruto (PDB) cukup besar yaitu 13 persen. == JAKARTA -- Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyatakan skema baru pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk pertanian tertentu melalui PMK 89/2020 akan menambah penerimaan sebesar Rp 300 miliar. Peraturan tersebut merupakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. “Kalau hitungan kita dampak PMK ini ke penerimaan PPN tidak terlalu besar untuk tahun ini yaitu sekitar Rp 300 miliar,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis. Febrio menjelaskan sebelum ada PMK itu barang kena pajak yang berasal dari petani maupun kelompok petani dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar dikenai PPN 10 persen dari harga jual. Sementara melalui peraturan tersebut petani dapat memilih menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yaitu 10 persen dari harga jual sehingga tarif efektif PPN menjadi 1 persen dari harga jual. “Petani diberikan pilihan untuk menggunakan mekanisme dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain sehingga tergantung kondisi petani yang bersangkutan lebih optimalnya menggunakan opsi yang mana,” katanya. Berbagai barang hasil pertanian yang dapat menggunakan nilai lain adalah barang hasil perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias dan obat, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu. Meski demikian, Febrio menyatakan tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini tidak sepenuhnya untuk mengumpulkan penerimaan melainkan juga dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sektor pertanian. Hal itu diupayakan karena fasilitas pembebasan PPN melalui PP 12 Tahun 2001 s.t.d.t.d. PP 31 tahun 2007 dicabut oleh putusan Mahkamah Agung No 70 P/Hum/2013 sehingga penyerahan barang hasil pertanian menjadi terutang PPN. Ia mengatakan sejak putusan dicabut petani masih kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kemudahan yang ditawarkan PMK ini dapat menjadi jalan keluar. “Pesannya bukan ke penerimaannya tapi kepastian hukum yang lebih dikejar karena pelaku usaha di sektor pertanian juga sudah menunggu PMK ini,” tegasnya. Tak hanya itu, Febrio menyatakan melalui peraturan ini pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan proporsionalitas sektor pertanian terhadap penerimaan perpajakan. Ia menjelaskan kontribusi pertanian kepada produk domestik bruto (PDB) cukup besar yaitu 13 persen, sedangkan kontribusi untuk penerimaan pajak masih rendah. “Kalau PDB kita 2019 itu sekitar Rp16 ribu triliun dan pertanian saja itu 13 persen berati hampir sekitar Rp 2 ribu triliun. Tapi sektor pertanian relatif kecil kontribusinya sama pajak. Ini yang kita ingin tekankan,” tegasnya. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Perusahaan bioteknologi asal Amerika Serikat (AS), Moderna menjadi salah satu perusahaan besar yang tengah memproduksi vaksin Corona. Moderna mengatakan telah mendapat dana bantuan dari Operation Warp Speed Amerika Serikat senilai US$ 400 juta setara Rp 5,8 triliun (kurs Rp 14.550). Kini proses pembuatan vaksin yang dinamakan vaksin mRNA-1274 telah memasuki studi fase 3 pada akhir September mendatang. Sejak menjadi perusahaan yang dipercaya dalam membuat vaksin, pendapatan perusahaan jadi melonjak dan kerugian pun semakin menipis. Saham Moderna telah melonjak hampir 300% tahun ini. Lonjakan itu dipenuhi harapan sejumlah investor agar perusahaan sukses mengembangkan vaksin virus Corona. CEO Moderna Stéphane Bancel meyakinkan vaksin buatannya akan memiliki harga yang terjangkau. Bancel mengungkap saat jumlah vaksin yang masih sedikit kisaran harganya antara US$ 32 (Rp 466.000) dan US$ 37 (Rp 539.000) per dosis. Sedangkan Moderna akan mengenakan harga yang lebih rendah dari itu untuk vaksin produksinya mRNA-1273 dan akan diproduksi lebih banyak. "Kami bekerja sama dengan pemerintah di seluruh dunia dan lainnya untuk memastikan vaksin dapat terjangkau oleh semua kalangan. Dan kami akan bertanggung jawab atas harga selama pandemi," kata BancelBancel, dikutip dari CNN, Kamis (6/8/2020). Moderna hanyalah salah satu dari beberapa perusahaan yang berlomba menghasilkan vaksin. Saham bioteknologi kecil lainnya, Novavax (NVAX), naik lebih dari 4.000% tahun ini setelah mengumumkan hasil uji klinis vaksin. Novavax juga telah menerima dana Operation Warp Speed, seperti halnya perusahaan obat raksasa Johnson & Johnson (JNJ), Astrazeneca (AZN), GlaxoSmithKline (GSK). Selain itu ada juga lap uji coba vaksin Perusahaan Farmasi Pfizer (PFE) dan BioNTech Jerman (BNTX). Simak Video "Kabar Baik, Uji Klinis Vaksin Corona Moderna Fase I Berhasil" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Studi Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Tenggara Strategics tahun 2018 menemukan pekerja lepas dan UMKM yang didukung teknologi Grab berkontribusi sebesar Rp 10,1 triliun bagi perekonomian Jawa Barat. Adapun riset terbaru yang dilakukan pada bulan Januari 2020, responden melihat peningkatan pendapatan hingga 138% melalui digitalisasi dari Grab. Sebanyak 31% responden mengaku bisa membuka lapangan pekerjaan bagi lebih banyak orang saat bisnisnya berkembang. Sebagai informasi, 98,8% usaha di Jawa Barat masuk dalam kategori Usaha Mikro Kecil (UMK) dan menyerap 74% tenaga kerja. Namun, lebih dari 89% pelaku UMK belum memanfaatkan internet dalam menjalankan usahanya. Rilis tersebut juga menemukan Grab tidak hanya menawarkan peluang ekonomi yang lebih baik bagi pekerja informal -- yang merupakan 56,5% dari total tenaga kerja Indonesia -- tetapi meningkatkan pertumbuhan bisnis kecil dan menciptakan lapangan pekerjaan di luar platform Grab, serta meningkatkan kualitas hidup mitra sebesar 11%. Direktur Eksekutif Tenggara Strategics, Riyadi Suparno mengungkapkan sektor gig economy mempunyai peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi. Saat Indonesia mulai beradaptasi untuk menyambut era pasca-COVID-19, pihaknya percaya bahwa platform seperti Grab dan sektor gig economy dapat mendukung Indonesia menuju pemulihan ekonomi. "Tahun lalu kita sudah lihat bagaimana gig economy yang didukung oleh teknologi Grab memberikan dampak bagi ketahanan ekonomi Jawa Barat," ujar Riyadi dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020). "Riset terbaru ini kembali membuktikan bagaimana gig worker dalam platform Grab dapat merasakan peningkatan kualitas hidup, dan saat bisnis mereka bertumbuh, mereka juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi lebih banyak orang. Ini merupakan siklus dan ekosistem yang sangat baik," jelasnya. Pada saat yang bersamaan dengan dirilisnya studi tersebut, Grab meluncurkan program #TerusUsaha di Jawa Barat untuk mempercepat proses digitalisasi UMKM. Program ini mendukung inisiatif #BanggaBuatanIndonesia milik pemerintah dalam melatih serta meningkatkan daya saing UMKM menghadapi ekonomi digital di era new normal. Head of West Indonesia Grab Indonesia, Richard Aditya menjelaskan program #TerusUsaha agar bisnis kecil dan tradisional memiliki daya saing lebih dan tidak tertinggal dalam era digital. "Kita melihat bagaimana ada banyak bisnis yang tidak mampu bertahan dan bersaing di era new normal ini karena belum terdigitalisasi. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang bergantung pada layanan digital menjadi salah satu faktor terbesarnya," ujar dia. "Beralih dan mulai memanfaatkan digitalisasi adalah cara terbaik yang bisa dilakukan oleh para pelaku UMKM untuk mempertahankan usaha mereka di era tatanan baru ini. Program #TerusUsaha ini juga sejalan dengan komitmen jangka panjang GrabForGood untuk membawa lebih banyak dampak positif dari teknologi kami," jelasnya. Sebagai informasi, program #TerusUsaha di Jawa Barat terbagi menjadi dua. Pertama, Pelatihan dan Digitalisasi Puluhan Ribu IKM Jawa Barat dan kedua, Sosialisasi Layanan Digital untuk Ribuan Pedagang Pasar yang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Bandung. (prf/fay) Sumber

Jakarta - Pemerintah akan memberikan bantuan Rp 600.000 per bulan dalam waktu dekat kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta untuk bantuan di tengah pandemi Corona. Buruh pun menyambut baik hal ini. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai program ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara, mulai dari Selandia Baru hingga Australia. Menurutnya, program ini sangat dibutuhkan banyak kalangan pekerja, karena banyak yang mengalami penurunan daya beli. "Program ini hampir mirip dengan subsidi upah di beberapa negara, seperti di Eropa Barat, Selandia Baru, Singapura, dan Australia. KSPI setuju, kami berharap program ini bisa segera direalisasikan," kata Said lewat keterangannya, Kamis (6/8/2020). Said mengingatkan, agar program bantuan Rp 600 ribu ini bisa dilakukan pemerintah dengan tepat sasaran, disertai dengan pengawasan yang ketat. Dengan begitu, bantuan bisa menjadi tepat guna. "Data 13 juta buruh yang akan menerima bantuan ini harus valid agar pemberian bantuan upah tepat sasaran," ujar Said. Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang juga menjabat Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mengatakan bantuan akan diberikan kepada 13,8 juta pekerja swasta atau non PNS dan BUMN yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. "Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan," kata Erick dalam keterangan resmi yang dikutip detikcom, Kamis (6/8/2020). Bantuan akan diberikan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan mulai September mendatang. Namun pemerintah akan memberikannya langsung per dua bulan kepada masing-masing rekening pekerja tersebut demi menghindari penyalahgunaan. Simak Video "Anies: 1.043 Jenazah Dimakamkan dengan Protap COVID-19" [==] (zlf/zlf) Sumber

Kebijakan bantuan tunai pekerja tak akan dorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi. == JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, rencana pemerintah untuk memberikan bantuan tunai ke pegawai berpendapatan Rp 5 juta akan menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan. Selain itu, kebijakan ini tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga. Persoalan pertama, Tauhid mengatakan, masyarakat yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai mencapai 52,2 juta orang. Sedangkan, bantuan berupa gaji ditargetkan hanya untuk 13 sampai 15 juta orang yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. "Ada ketidakadilan kalau itu diterapkan. Kenapa hanya peserta BPJS saja yang dijadikan dasar, ketika semua merasa berhak kalau konteksnya untuk pekerja," tuturnya dalam diskusi secara virtual, Rabu (6/8). Di satu sisi, Tauhid menegaskan, masih banyak korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 yang belum mendapatkan bantuan, baik berupa bantuan nontunai maupun kartu prakerja. Tauhid menjelaskan, masyarakat dengan pendapatan Rp 5 juta per bulan pun sebenarnya bukan masuk dalam kategori warga miskin. Dari sisi pengeluaran, seharusnya bantuan tunai ini diberikan untuk ke mereka yang berpendapatan di bawah Rp 2,3 juta per bulan. "Mereka sebenarnya paling berhak," ujarnya. Tauhid menuturkan, penghasilan buruh pun saat ini masih berada pada level Rp 2,9 juta per bulan. Artinya, mereka yang tidak termasuk buruh akan mendapatkan bantuan. Dampaknya, akan ada kesenjangan yang semakin besar antara masyarakat desil satu dengan kelompok lebih mampu. Tauhid menekankan, rencana pemerintah untuk memberikan bantuan gaji ini patut dikritisi mengingat anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 31 triliun. "Itu luar biasa besar. Kalau dibagikan ke kelompok terbawah, desil satu, akan sangat berarti," katanya. Tidak hanya itu, rencana pemberian bantuan sosial berupa gaji juga tidak akan efektif mendorong perekonomian dari sisi konsumsi. Sebab, Tauhid menyebutkan, masyarakat dengan penghasilan Rp 5 juta yang berarti masuk ke golongan kelas menengah akan lebih memilih menyimpan uang untuk berjaga-jaga atau tabungan. Tauhid mengingatkan, masyarakat kelas menengah biasa menggunakan pengeluaran mereka untuk non makan, baik pendidikan, kesehatan, hotel dan restoran. Sedangkan, dalam situasi pandemi, pengeluaran jenis ini akan sangat terbatas. “Inilah kenapa menurut saya, bantuan sosial ke kelompok (pendapatan) Rp 5 juta per bulan akan jadi masalah dan uang itu akan sia-sia,” katanya. Saat ini, pemerintah sedang mengkaji beberapa skema bantuan tunai berupa tambahan gaji Rp 2,4 juta ke 13 juta pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta per bulan. Opsi yang diberikan adalah langsung dibayarkan secara penuh atau dibagi ke beberapa tahap. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bantuan tersebut adalah Rp 31,2 triliun. "Apakah nanti dibayarnya sekali atau berapa kali pembayaran, ini sedang kita finalisasi," tuturnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (6/8). Sumber

Jakarta - Garuda Indonesia menawarkan diskon hingga 45% untuk beberapa rute di penerbangan domestik antara lain ke Bali, Lombok, Yogyakarta, Labuan Bajo, dan Medan. Melalui keterangan resmi yang diperoleh detikcom dari Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra, maskapai itu memberikan diskon hingga 45% untuk periode pemesanan sampai dengan 31 Agustus, dan untuk periode perjalanan 14-31 Agustus 2020. "#YukTerbangLagi bersama Garuda Indonesia dan dapatkan penawaran spesial diskon hingga 45%!" tulis keterangan resmi Garuda yang dikutip detikcom, Kamis (6/8/2020). Dengan diskon tersebut, maka calon penumpang dapat menikmati harga tiket sebagai berikut: - Bali mulai dari Rp 1,5 juta - Lombok mulai dari Rp 1,5 juta - Yogyakarta mulai dari Rp 900 ribu - Labuan Bajo mulai dari Rp 2,1juta - Medan mulai dari Rp 1,5 juta Untuk melakukan reservasi tiket, calon penumpang bisa mengunjungi situs resmi www.garuda-indonesia.com, atau melalui aplikasi di smartphone, dan bisa juga mengunjungi kantor penjualan Garuda Indonesia. Simak Video "Mulai Besok, Diskon Tiket Pesawat Hingga 50% Sudah Berlaku!" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir merombak direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA. Perombakan ini berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-265/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Dikutip dari keterangan perusahaan, Kamis (6/8/2020), pemegang saham memberhentikan dengan hormat Iman Rachman sebagai direktur utama PPA. Iman sendiri telah menjabat sebagai Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero). Kemudian, memberhentikan dengan hormat Direktur Investasi Nasrizal Nazir dan Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen Dikdik Permadi. Nomenklatur jabatan direksi PPA juga diubah. Direktur investasi menjadi direktur investasi 1 dan direktur investasi 2, direktur keuangan dan dukungan kerja menjadi direktur keuangan dan manajemen risiko, direktur konsultasi bisnis dan aset manajemen menjadi direktur restrukturisasi, dan menambahkan direktur hukum dan SDM yang semula tidak ada. Pemegang saham kemudian mengalihkan RM Irwan yang semula direktur keuangan dan dukungan kerja menjadi direktur hukum dan SDM PPA meneruskan sisa masa jabatan. Dengan demikian, maka susunan direksi PPA sebagai berikut: Direktur Utama: Ari Soerono Direktur Investasi 1: Andry Setiawan Direktur Investasi 2: Yadi J Ruchandi Direktur Restrukturisasi: Rizwan Rizal Abidin Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Muhammad Teguh Wirahadikusumah Direktur Hukum dan SDM: RM Irwan Simak Video "Erick Thohir Beberkan Biang Kerok Tagihan Listrik Membengkak" [==] (acd/ara) Sumber

Jakarta - Microsoft berencana menyelesaikan akuisisi bisnis TikTok di Amerika Serikat dalam tiga minggu ke depan, jauh lebih cepat dari tenggat waktu 15 September yang diberikan. Perusahaan yang dipimpin Satya Nadella ini diperkirakan akan membeli TikTok dengan mahar hingga USD 30 miliar atau Rp 436 triliun. Angka ini merupakan prediksi dari jurnalis dan analis CNBC, David Faber. Dikutip detikINET dari CNBC, Kamis (6/8/2020) Faber mengatakan kedua perusahaan belum menentukan label harga yang pasti, tapi diperkirakan berada di kisaran USD 10-30 miliar. Faber mengatakan Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin terlibat dalam proses negosiasi ini. Jika akuisisi ini berhasil, maka Microsoft telah setuju dengan pemerintah AS untuk membawa kode TikTok dari China ke AS dalam waktu satu tahun. Tidak banyak perusahaan AS yang memiliki bandwidth yang cukup untuk mengirim data dalam jumlah besar ke dalam sistemnya dalam waktu satu tahun. Apalagi perusahaan yang mampu mengeluarkan miliaran dolar untuk membeli TikTok. Tapi Microsoft dianggap mampu melakukan keduanya. Microsoft bisa mengirim kode software TikTok yang diperkirakan mencapai 15 juta baris kode, dalam tenggat waktu yang ditentukan. Seperti diketahui Microsoft pada akhir pekan lalu sudah memastikan sedang berdiskusi dengan ByteDance, yang merupakan induk TikTok. Selain membeli bisnis TikTok di AS, Microsoft juga berencana membeli bisnis TikTok di Kanada, Australia dan Selandia Baru. Saat ini Microsoft masih menjadi penawar teratas dan satu-satunya. Apple sempat dikabarkan menjadi salah satu perusahaan yang tertarik membeli TikTok, tapi kabar tersebut langsung dibantah oleh Apple. Presiden Donald Trump juga sudah menyetujui niat Microsoft untuk membeli TikTok. Tapi Trump juga menagih jatah pemerintah AS atas pembelian TikTok oleh Microsoft. Jika tidak, maka Trump akan melarang aplikasi video itu beroperasi di AS pada 15 September. Simak Video "Microsoft Dikabarkan Akan Beli TikTok, Donald Trump Keukeuh Blokir" [==] (vmp/fay) Sumber

Sektor yang berkontribusi besar pada setoran pajak yakni pengolahan dan perdagangan == JAKARTA -- Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyatakan, kontribusi sektor pertanian terhadap pajak relatif sangat kecil. Padahal sektor tersebut berkontribusi cukup besar Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. "Kontribusi sektor pertanian (ke PDB) rata-rata sekitar 13 persen. Ini sangat besar sebenarnya," ujar dia dalam Media Briefing pada Kamis (6/8). Dirinya menyebutkan, sektor yang paling berkontribusi terhadap setoran pajak yakni pengolahan dan perdagangan. Kontribusinya Masing-masing sebesar 29,4 persen dan 19,9 persen. Kedua sektor tersebut memang berkontribusi terbesar pula terhadap PDB. Pada 2019, sektor manufaktur atau pengolahan berkontribusi sebesar 19,7 persen ke PDB, lalu sektor perdagangan sebesar 13,01 persen,, serta pertanian sebesar 12,72 persen. "Namun pertanian relatif sangat kecil kontribusinya ke pajak. Ini yang ingin kita letakkan konteks apa adanya supaya kita bisa lihat dalam konteks beban penerimaan pajak," jelas Febrio. Ia menegaskan, kontribusi suatu sektor terhadap PDB dan penerimaan pajak, seharusnya sebanding. Maka Kemenkeu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. Dengan begitu, tarif Pajak Penghasilan (PPN) produk pertanian sebesar 1 persen dari harga jual. "Sektor pertanian berkontribusi besar ke ekonomi kita. Banyak sekali yang bekerja di sektor ini, jadi melalui PMK ini, mereka ada kemudahan menunaikan kewajiban membayar pajak," jelasnya. Sumber

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pencapaian ini diraih Kominfo empat kali berturut-turut sejak tahun 2016. Hal ini disampaikan Menkominfo Johnny G Plate dalam penyampaian hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kominfo tahun 2019. Ini merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK berdasarkan empat standar pemeriksaan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. "Hal ini patut kita pertahankan, karena perolehan opini WTP adalah suatu kewajiban atas pengelolaan keuangan negara," kata Johnny dalam konferensi pers virtual, Kamis (6/8/2020). Johnny mengatakan tidak cukup bagi Kominfo untuk hanya mendapatkan opini WTP karena tugas kementerian yang lebih penting adalah memastikan penyelenggaraan pembangunan negara dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran serta bisa dinikmati masyarakat. Pencapaian Kominfo juga diapresiasi BPK. Anggota BPK Achsanul Qosasi mengatakan Kominfo memiliki respons yang cepat dalam memberikan data dan pemeriksaan bisa selesai lebih cepat dibanding kementerian lain. Tapi BPK juga memiliki beberapa catatan dan rekomendasi untuk Kominfo yang bisa segera ditindaklanjuti. Salah satunya adalah masalah perizinan pita lebar. "Berikutnya tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, satu saja masalahnya tentang pita lebar yang di sini tertulis bagaimana perpanjangan izinnya harus diurus," kata Achsanul dalam kesempatan yang sama. "Tentang izin, tentang penerapan sanksinya, perusahaannya juga sudah disebut oleh tim. Menindaklanjuti ini tidak sulit, ini saya lihat dari kualitas temuan ini tidak sulit," sambungnya. Achsanul juga mengatakan BPK akan memeriksa proyek Palapa Ring lebih teliti lagi sebelum memberikan opini, dan saat ini baru dimasukkan dalam catatan laporan keuangan. BPK juga menyarankan Kominfo untuk menggandeng RRI dan TVRI dalam program belajar online atau e-learning di tengah pandemi COVID-19. "Tolong dua institusi ini walau secara struktural tidak berada di bawah bapak, tapi secara fungsional dia ada di bawah kendali bapak," kata Achsanul. "Mengoptimalkan peran TVRI dan RRI agar lebih bermanfaat untuk kepentingan komunikasi dan pencerdasan masyarakat Indonesia," pungkasnya. Simak Video "Tak Cuma Jaga Sistem IT, Ini Kiat Kominfo Ciptakan Pilkada Berkualitas" [==] (vmp/fay) Sumber

Jakarta - Pemerintah sudah mematangkan rencana untuk perayaan HUT RI ke-75. Perayaan tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena sebagian digelar secara virtual dan mengikuti protokol COVID-19. Perwakilan dari berbagai kementerian sudah menyiapkan acara untuk memeriahkannya. Dari Kementerian BUMN akan mengadakan beberapa lomba, salah satunya desain masker. Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto mengatakan, lomba tersebut akan terbuka untuk umum. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 50 juta. "Karena sekarang lagi pandemi, kita ada lomba desain masker. Nanti kita akan pilih pemenangnya dapat hadiah Rp 50 juta," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kamis (6/8/2020). Desain masker dari pemenang kemudian akan diproduksi oleh Kementerian BUMN. Lalu masker itu akan disebar kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu Kementerian BUMN juga akan menggandeng UMKM untuk menggelar acara fashion show virtual. BRI ditunjuk sebagai penyelenggara acara ini. "Lalu ada beberapa lomba, tapi sifatnya tidak nasional, lomba 17-an virtual juga, ada hadiahnya," tutupnya. Simak Video "Masyarakat Diminta Berdiri Tegak Pada 17 Agustus Pukul 10.17 WIB" [==] (das/ara) Sumber

Jakarta - Uber mengakuisisi perusahaan taksi online asal Inggris Autocab. Akusisi ini dilakukan Uber untuk memperluas jangkauan bisnis perusahaan dalam jasa pengiriman dan pemesanan online. "Autocab telah berhasil bekerja dengan taksi dan operator persewaan pribadi di seluruh dunia selama lebih dari tiga puluh tahun dan Uber harus banyak belajar dari pengalaman mereka," kata bos Uber Eropa Utara dan Timur, Jamie Heywood, dikutip Reuters, Kamis (6/8/2020). Perusahaan yang berbasis di Silicon Valley mengatakan akuisisi ini akan menghubungkan pelanggan Autocab dapat mengakses Uber di wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh Uber, terutama di Inggris. Autocab tidak menjelaskan detil bagaimana kesepakatan bersama Uber. Bahkan tidak memberikan informasi bagaimana pembagian uang dengan Uber. Sejak pandemi virus Corona layanan pengiriman antar jemput online tengah melonjak. Uber terus mencari cara untuk meningkatkan pendapatan. Seperti mengakuisisi atau bermitra dengan perusahaan yang juga menyediakan layanan pengiriman. Simak Video "Saat 4 Gadis Durjana Bunuh Sopir Taksi Online di Bandung" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 tercatat kontraksi 5,32%. Angka ini meleset dari prediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Lalu bagaimana dengan kuartal III? Peneliti CSIS Fajar B Hirawan menjelaskan kuartal III 2020 ekonomi Indonesia diproyeksi sudah kembali positif. "Kuartal III 2020 sepertinya kita akan kembali positif, meskipun tipis di kisaran 0-1%," kata dia saat dihubungi detikcom, Kamis (6/8/2020). Dia mengungkapkan hal ini karena Indonesia sudah 'curi start' pada Juni 2020 untuk menggairahkan kembali perekonomian. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti dana stimulus COVID-19 yang dapat terserap dengan baik dalam membiayai program-program pemulihan ekonomi mulai dari bantuan sosial, pemulihan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga korporasi. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun ini masih minus. Dia menyebut bahkan bisa lebih besar dari kuartal II yang kontraksi 5,32%. "Indonesia saat ini sudah masuk krisis ekonomi, tidak bisa dihindari. Karena stimulus sangat rendah, tidak bisa mengangkat daya beli," imbuh dia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ekonomi Indonesia kuartal II 2020 tercatat 5,32% dibandingkan periode yang sam atahun lalu. Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan jika dibandingkan dengan kuartal I 2020 maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 mengalami kontraksi 4,19%. Simak Video "Sri Mulyani Pastikan Ekonomi Indonesia Belum Resesi!" [==] (kil/dna) pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi 2020 Sumber

Dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk LPDB mencapai Rp 1 triliun. == JAKARTA -- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyatakan, pembiayaan dana bergulir bagi koperasi akan terus ditingkatkan. Ia menambahkan, dirinya pun sudah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop) yang memungkinkan satu koperasi mendapatkan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB KUMKM) hingga Rp 100 miliar. Teten mengakui, sebelumnya sulit memperoleh dana bergulir. "Kini LPDB KUMKM sedang mereformasi diri agar lebih mudah diakses koperasi di Indonesia," ujarnya melalui siaran pers pada Kamis (6/8). Teten juga meyakini, dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk LPDB sebesar Rp 1 triliun akan habis terserap pada September 2020 mendatang. "Saya sudah meminta tambahan dana itu dari Menteri Keuangan," kata Menkop. Ia berharap, kerja sama dan sinergi antara LPDB KUMKM dengan Perhimpunan BMT Indonesia bisa menjadi model penyaluran bagi UMKM. Terutama melalui koperasi yang lebih ramah. "Kami mengurus lebih dari 60 juta UMKM seluruh Indonesia. Maka saya ingin menyalurkannya melalui model channeling, termasuk BMT yang anggotanya dominan pelaku UMKM," jelasnya. Apalagi, lanjut Teten, BMT biasa melakukan pendampingan usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sekjen Perhimpunan BMT Indonesia Mursida Rambe berharap, LPDB secepatnya menyalurkan dana bergulir yang amat dibutuhkan koperasi. "Bila koperasi BMT mendapatkan dana bergulir, maka akan bisa menggerakkan kembali pelaku UMKM," kata dia. Saat ini, Perhimpunan BMT Indonesia memiliki anggota sebanyak 322 BMT di sembilan provinsi. Perhimpunan BMT pun memiliki jumlah anggota sebanyak 4 juta orang dan 1.610 pasar tradisional. Sumber

Jakarta - Taipan asal Indonesia Kris Taenar Wiluan tengah tersangkut kasus di Singapura. Pengusaha ini diduga melakukan pelanggaran terkait manipulasi saham. Mengutip laman KS Energy, Kamis (6/8/2020), Kris ialah Chairman dan CEO KS Energy. Ia merupakan pendiri Citramas Group yakni sebuah grup usaha yang didirikan pada 1980, di mana memiliki sekitar 3.000 tenaga kerja di Batam. Grup tersebut memiliki sejumlah lini bisnis di antaranya peralatan untuk aktivitas perminyakan, logistik, dan pengembangan infrastruktur yang meliputi kawasan industri, digital park dan terminal feri, bisnis rekreasi termasuk marina, lapangan golf dan resor, studio animasi, dan produksi film. Ia juga merupakan komisaris utama PT Citra Tubindo Tbk dan PT Citra Bonang, produsen dan distributor bahan kimia industri dan produk makanan yang berbasis di Jakarta. Wiluan merupakan lulusan London University dengan gelar BSc Honours di bidang Matematika dan Ilmu Komputer. Pada tahun 2007 Wiluan mendapat penghargaan CEO of The Year oleh Bisnis Indonesia. Pada tahun berikutnya, ia mendapat penghargaan The Best CEO 2008 oleh majalah SWA. Tak hanya itu, ia juga pernah mendapat penghargaan Entrepreneur of the Year di tahun 2009 oleh Ernst & Young Indonesia dan Asia's Most Influential Cover Personalities Awards dari Fortune Times pada 2015. Sebagai informasi, pada 2009 lalu Forbes mencatat nama Kris di dalatm daftar orang terkaya di Indonesia. Ia berada di urutan 40 daftar tersebut dengan kekayaan US$ 240 juta. Simak Video "Buntut Corona, SoftBank Jual 198 Juta Lembar Saham" [==] (acd/ara) Sumber

Jakarta - YouTuber Turah Parthayana dituduh melakukan pelecehan seksual. Orang-orang kaget dan langsung bertanya-tanya di Twitter. YouTuber Indonesia di Rusia ini punya follower 1,16 juta orang. Namun kini dia sedang dapat tuduhan negatif soal pelecehan seksual. Tuduhan ini pun diawali dari postingan di Twitter oleh akun Libur Panjang @sandi-sa119. [Gambas:Twitter] Tak heran para pengguna Twitter di Tanah Air pun penasaran dengan sosoknya. Nama 'Turah' langsung menjadi trending topic Twitter saat dilihat Kamis (6/8/2020). Ada 13.700 tweet berbincang soal Turah, diikuti 'Rusia' dengan 21.200 tweet. Mereka memperbincangkan kasus pelecehan seksual yang dituduhkan itu. Banyak pula yang belum mengenal Turah Parthayana karena namanya mirip dengan sosok lain di media sosial yaitu Lambe Turah. Biar berimbang ceritanya, perlu juga menyimak penjelasan dari Jehian Panagian Sijabat yang merupakan manajer dari Turah dan sejumlah YouTuber ternama Indonesia lainnya. Penjelasan Jehian bisa disimak di sini. [Gambas:Twitter] Perbincangan itu masih terus ramai. Tampaknya warganet masih menunggu-nunggu perkembangan kejadian di Rusia tersebut yang melibatkan sesama mahasiswa Indonesia dengan Turah Parthayana. Inilah beberapa rekaman kicauan netizen di Twitter: [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] Simak Video "Bejat! Buruh di Subang Berkali-kali Sodomi Dua Bocah Tetangganya" [==] (fay/fyk) Sumber

[unable to retrieve full-text content] Sudah tahu definisi Resesi, Krisis, dan Depresiasi? Sudah tahu apa bedanya? Baca selengkapnya di sini.Sumber

Jakarta - Pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600.000/bulan kepada para pegawai swasta yang bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Adapun pemberian BLT tersebut ditargetkan mulai di bulan September 2020. Namun, menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu, saat ini pemerintah masih berupaya mengumpulkan data penerima bantuan tersebut. Bahkan, ia mengatakan masih ada kesulitan karena pemerintah tidak memiliki datanya sejak awal. "Kalau kita mengejar berapa juta orang yang bantuan tenaga kerja, apakah 10 juta, 11 juta, 12 juta, lalu bantuan produktif ini berapa juta orang, ini bukan masalah besarannya. Tapi bagaimana uang itu sampai ke kantong penerima. Ini sedang kita pikirkan bagaimana caranya bisa seefisien mungkin. Karena memang kita nggak punya data," ungkap Febrio dalam diskusi virtual bersama awak media, Kamis (6/8/2020). Ia mengatakan, pemerintah memang berusaha untuk merealisasi program BLT bagi pegawai bergaji di bawah 5 juta/bulan. Namun, pemerintah juga perlu memastikan kebenaran data orang yang akan menerima bantuan tersebut. "Datanya sedang dikumpulkan bagaimana bisa lengkap dan dipertanggung jawabkan. Karena ini tantangan yang cukup besar bagi pemerintah di masa-masa sulit sekarang adalah bagaimana kita memberikan supoort langsung ke masyarakat, tapi masyarakat yang kita support itu totalnya jutaan. Jadi bagaimana kita bisa memberikan support yang bisa dipertanggung jawabkan," terang Febrio. Ia mengungkapkan, aturan yang nantinya akan digunakan sebagai landasan pemberian BLT Rp 600.000/bulan selama 4 bulan (total Rp 2,4 juta) itu targetnya akan selesai minggu depan. "Mudah-mudahan di minggu depan bisa lebih jelas, dan bisa diumumkan secara resmi. Tapi angkanya masih bergerak. Tapi kalau Pak Presiden megumumkan Rp 2,4 juta itu yang akan dipakai," pungkas Febrio. Simak Video "Mensos: 2,6 Juta KK Non Jabodetabek Sudah Terima BLT Tunai" [==] (dna/dna) Sumber