bot

Jakarta - Pemerintah kembali memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Corona. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang diskon tarif listrik 100% untuk pelanggan 450VA dan diskon tarif listrik 50% untuk 900VA bersubsidi. Diskon listrik yang telah diberikan mulai bulan April ini sebenarnya telah diperpanjang hingga September. Diskon diperpanjang lagi hingga Desember sehingga anggaran untuk diskon ini mencapai Rp 12,18 triliun. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, program diskon tarif listrik ini berjalan mulai April 2020 karena adanya pandemi Corona. Hal itu diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Khusus rumah tangga awalnya Pak Presiden sendiri yang mengumumkan sendiri adanya bantuan ini," katanya dalam teleconfrence, Selasa kemarin (11/8/2020). Kemudian, program listrik gratis ini diperpanjang dua kali. Pertama diperpanjang hingga September 2020. "Kita sepakat memperpanjang sampai September 2020 artinya diperpanjang 3 bulan dengan mekansime sama 100% 450VA dan 50% 900VA," terangnya. Kemudian, dengan melihat dampak Corona masih terus berjalan maka program ini diperpanjang hingga Desember. Keputusan ini diambil setelah adanya pembahasan lintas kementerian. Kebijakan ini menjangkau 24,16 juta pelanggan 450VA dan 7,72 juta pelanggan 900VA bersubsidi. "Kemudian memutuskan untuk memperpanjang sampai akhir tahun Desember," terangnya. Simak Video "Ombudsman: Ada Tarif Listrik Warga yang Naik hingga 1.000%" [==] Sumber

Jakarta - Peneliti dari Belanda, tepatnya dari Duke University mengembangkan alat untuk menguji efektivitas beragam jenis masker. Mereka pun mengurutkan tipe masker dari yang paling hingga yang kurang efektif menangkal virus corona. Jadi apakah punyamu sudah yang paling aman dari ancaman virus SARS-CoV-2? Para peneliti Belanda menguji total 12 tipe masker untuk uji coba ini. Sudah bisa ditebak masker N95 adalah masker yang paling efektif. Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) N95 bukan hanya masker biasa namun juga bisa memfilter hingga 95% lebih partikel yang ada di udara. Karena itu, ancaman kecolongan juga lebih minimal. Masker lain yang memiliki kinerja baik dalam pengujian ini adalah masker bedah tiga lapis dan masker dengan bahan katun. Sementara untuk performa yang kurang baik adalah masker dari bandana yang dilipat serta masker rajutan. Nah, dalam sejumlah kasus ilmuwan menemukan ada jenis masker yang paling buruk dalam mencegah penyebaran COVID-19. Masker terburuk adalah buff, masker leher, fleece mask atau gaiter mask yang biasanya digunakan pengendara motor. "Kami sangat terkejut ketika menemukan bahwa jumlah partikel yang diukur pada masker fleece sebenarnya melebihi jumlah partikel yang diukur tanpa memakai masker apa pun," ucap Martin Fischer, salah satu penulis studi tersebut mengatakan kepada CNN, Rabu (12/8/2020). "Kami ingin menekankan bahwa kami benar-benar mendorong orang untuk memakai masker, tapi kami ingin mereka memakai masker yang benar-benar berfungsi," sambungnya. Studi eksperimentalnya sebenarnya relatif sederhana. Peneliti akan mengamati seseorang yang memakai masker dan berbicara ke arah sinar laser di dalam kotak gelap. Kemudian, jumlah tetesan yang tersebar dalam sinar laser direkam dengan kamera ponsel. Kira-kira seperti di bawah ini: Mekanisme studi yang dilakukan Duke University untuk menemukan masker yang paling efektif mencegah penyebaran virus corona. Foto: Duke University Datanya kemudian diolah menggunakan sebuah algoritma khusus sehingga peneliti bisa menjabarkan peringkat dari yang terbaik hingga yang terburuk. Demikian melansir Wavy. Simak Video "Kesalahan-kesalahan yang Sering Dilakukan saat Pakai Masker" [==] (ask/fay) Sumber

Jakarta - Anthony Levandowski, engineer yang pernah bekerja di divisi mobil otonom Waymo Google dan menyeberang ke Uber, dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena mencuri rahasia dagang Google terkait mobil otonom. Perjalanan kasus Levandowski terbilang cukup panjang, yakni sejak 2017. Kasus ini juga menandai ketatnya persaingan di dunia mobil otonom. Kasus ini berawal dari ketika Levandowski, menerapkan teknologi Waymo, mobil otonom Google, di Otto, mobil otonom milik Uber. Sebelumnya, Levandowski memang bekerja sebagai teknisi mobil otonom di Google. Levandowski adalah salah satu anggota tim mobil otonom yang paling awal, dan Google memberikan insentif besar untuk para engineernya termasuk Levandowski untuk mengubah masa depan transportasi. Setelah meninggalkan Google pada Januari 2016, ditemukan teknologi Google di Uber enam bulan kemudian, yaitu teknologi truk otonom Otto. Google pun mengajukan gugatan. Sebagai bagian dari gugatan yang diajukannya, Google menyebutkan bahwa Levandowski mengunduh lebih dari 14.000 dokumen dari laptop Google tentang program mobil tanpa sopir Waymo, dan teknologi ini kemudian diterapkan di Otto. Perselisihan paten ini bahkan menyebabkan Levandowski yang kemudian menjabat sebagai bos unit mobil otonom Uber mengajukan kebangkrutan setelah kalah melawan Google di pengadilan. Dalam putusan pengadilan, Levandowski diharuskan membayar UDS 179 juta ke Google untuk mengakhiri perselisihan paten antara dia dan Alphabet (induk Google). Dikutip dari The Verge, Rabu (12/8/2020) Levandowski awalnya dijatuhi hukuman Maret lalu. Kantor Kejaksaan Negeri AS merekomendasikan hukuman 27 bulan. Namun kemudian, Hakim William Alsup menjatuhi hukuman yang lebih ringan yakni 18 bulan penjara. Namun penahanan akan dilakukan setelah pandemi COVID-19 mereda. "Tiga setengah tahun terakhir ini telah memaksa saya untuk menerima apa yang saya lakukan. Saya ingin menggunakan waktu ini untuk meminta maaf kepada kolega saya di Google karena mengkhianati kepercayaan mereka, dan kepada seluruh keluarga saya atas harga yang telah mereka bayar atas tindakan saya," kata Levandowski. Menanggapi berakhirnya kasus ini, juru bicara Waymo Google mengatakan pencurian rahasia dagang teknologi mobil otonom oleh Levandowski telah sangat mengganggu dan berbahaya bagi Waymo. "Ini merupakan pengkhianatan, dan dampaknya kemungkinan akan lebih parah jika tidak terdeteksi," kata juru bicara tersebut. Simak Video "Buka Acara Next OnAir 2020, Google Cloud Kenalkan Solusi Baru" [==] (rns/fay) Sumber

Kartu Prakerja menawarkan benefit yang sama, pekerja harus aktif mendaftar. == JAKARTA -- Pemerintah akan memberikan subsidi gaji Rp 2,4 juta untuk pekerja yang memiliki pendapatan di bawah Rp 5 juta per bulan. Akan tetapi, bantuan hanya ditujukan untuk mereka yang termasuk dalam keanggotan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, bagi masyarakat yang tidak masuk dalam kategori tersebut, bisa menggunakan fasilitas Kartu Prakerja. Program ini juga menawarkan nominal bantuan serupa, yakni Rp 2,4 juta, yang diberikan secara bertahap selama empat bulan. "Banyak orang berpendapatan di bawah Rp 5 juta dan tidak terdaftar di BPJS (Ketenagakerjaan). Ini yang kita tampung dalam Kartu Prakerja. Benefitnya sama, Rp 600 ribu dikali empat bulan, Rp 2,4 juta," katanya dalam Webinar Stimulus Pemerintah untuk Memperkuat UMKM, Selasa (11/8). Sri menjelaskan, Kartu Prakerja juga bisa dimanfaatkan untuk mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan ataupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. Untuk mendapatkan insentif tersebut, masyarakat harus aktif mendaftar dan mengikuti tahapan penerimaan Kartu Prakerja. Sedangkan, subsidi gaji ditujukan untuk pekerja yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sri mengatakan, kemungkinan akan ada 13 juta sampai 15 juta pekerja yang mendapatkan subsidi gaji. "Itu menurut Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya. Dalam konferensi pers virtual, Senin (10/8), Sri mencatat, setidaknya sudah ada 208 ribu rekening yang tercatat oleh pemerintah untuk mendapatkan subsidi gaji. Mereka adalah pekerja yang sudah didaftarkan oleh kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan dengan kriteria memiliki gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Sri menekankan, subsidi gaji ini sekaligus menunjukkan manfaat perusahaan yang mendaftarkan para pekerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan, terutama dalam situasi krisis kesehatan sekarang. "Ini yang perlu terus kita edukasi ke masyarakat dan dunia usaha, bahwa mendaftarkan tenaga kerja (ke BPJS Ketenagakerjaan) adalah hal positif," ucap bendahara negara ini. Sri menyebutkan, untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak harus selalu pekerja di perusahaan yang bergerak dalam sektor formal. Menurut Sri, kebijakan pemerintah untuk mengacu data BPJS Ketenagakerjaan dilakukan agar proses penyaluran lebih efektif. Sebab, BPJS Ketenagakerjaan memiliki nama by name by address yang membuat subsidi gaji bisa masuk ke ‘kantong’ pekerja secara tepat dan cepat. "Kalau kita tidak punya nama dan alamat ini, akan sulit bagi pemerintah untuk membantu mereka dan pasti banyak terjadi kekisruhan," ujar mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut. Sumber

Kereta api dapat jadi fasilitas bagi logistik, pariwisata hingga transportasi warga. == JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pada masa pandemi Covid-19 saat ini, transportasi kereta api bisa menjadi urat nadi dalam pemulihan ekonomi nasional. Sebab, Budi menilai transportasi menjadi fasilitas bagi sektor logistik dan pariwisata hingga kegiatan keseharian masyarakat. "Kereta api harus jadi kesatuan dengan aktivitas rakyat tanpa memandang identitas tertentu yang menjadi alat mobilitas sangat fundamental dan termasuk paling ekonomis," kata Budi dalam webinar Transportasi untuk Merajut Keragaman, Selasa (11/8). Berbeda dengan moda transportasi udara, Budi mengatakan transportasi kereta api masih lebih diandalkan. Budi menjelaskan, sebelum pandemi, kereta rel listrik (KRL) bisa melayani hingga satu juta penumpang setiap harinya. Meskipun pembatasan penumpang transportasi dilakukan saat pandemi, Budi mengatakan saat ini penumpang KRL cenderung naik. Hanya saja, Budi menegaskan pembatasan tetap dilakukan sebagai bagian dari protokol kesehatan. "Di masa pandemi kami tidak bisa membiarkan mereka berdekatan sehingga kami batasi menjadi 400 ribu penumpang," ujar Budi. Budi mengakui, penumpang KRL memang cukup banyak dan tidak terbatas hanya eksekutif saja namun juga pekerja informal. Untuk itu, Budi menilai melalui transportasi kereta disatukan dalam satu kepentingan menjadi mata rantai roda ekonomi. Budi menambahkan, dalam merajut keberagaman berarti mengikat dan memfasilitasi mobilitas masyarakat. hal tersebut juga menjadi upaya membuka akses untuk mencapai pemerataan ekonomi seperti jalur kereta api Makassar, jalur ganda Jawa Selatan, KA lintas Sumatra dan lainnya. "Kami harapkan ini menjadi bukti pemerintah hadir dan memberikan kebangkitan ekonomi di daerah," tutur Budi. Sumber

Jakarta - OPPO Reno4 membawa fitur Night Flare Portrait dalam dunia mobile fotografi terbaru. Ini merupakan satu dari empat fitur yang diunggulkan OPPO Reno4 dan disebut dapat menampilkan hasil efek foto yang bokeh cantik di malam hari. Night Flare Portrait menggabungkan kemampuan fitur portrait mode dan night mode untuk menghasilkan potret malam yang detail tanpa perlu banyak disunting. Night Flare Portrait merupakan pengembangan dari Ultra Dark Mode pada OPPO Reno2 untuk menguatkan pencahayaan pada kondisi gelap. Namun, Night Flare Mode pada OPPO Reno4 bekerja lebih spesifik dibanding Ultra Dark Mode pada OPPO Reno2 yang khusus dirancang untuk menangkap objek manusia secara tajam dan cerah meskipun pada situasi minim pencahayaan. Hal ini membuat foto malam yang dihasilkan OPPO Reno4 bisa membuat efek bokeh neon yang artistik dari cahaya malam di latar seperti pakai kamera DSLR. Fitur ini sangat berguna buat mengabadikan foto misalnya saat di rooftop, taman lampion, hingga jalan utama kota yang dipenuhi lampu gedung. Fitur Night Flare Mode terbenam dalam kamera belakang OPPO Reno4. Adapun cara menggunakannya, pengguna hanya perlu masuk ke kamera, pilih portrait, pilih filter (sisi tengah atas, sesuai gambar) dan pilih Night Flare Mode (sesuai gambar). Sampel foto OPPO Reno4 Foto: Dok. OPPO Indonesia Sebagai catatan, filter ini hanya dapat mendeteksi objek yang teridentifikasi sebagai manusia karena menggunakan face detector. Lalu selain Night Flare Mode, OPPO Reno4 juga dibekali fitur lain yang mendukung videografi dan fotografi mobile, seperti AI Color Portrait, 960fps AI Slow Motion, dan AI Monochrome Video. Harga OPPO Reno4 dibanderol Rp 4.999.999 ini sedang membuka masa pre-order pada 11-14 Agustus 2020. Smartphone ini bisa dipesan lewat Lazada dan OPPO Store seluruh Indonesia pada 6-14 Agustus 2020. Pre-order juga berlaku buat OPPO Watch, jam pintar pertama OPPO di pasar Indonesia yang diluncurkan berbarengan dengan OPPO Reno4. Konsumen yang melakukan pre-order akan mendapatkan free gift up to Rp 3 juta selama persediaan masih ada. Selengkapnya cek di sini. (prf/ega) Sumber

Jakarta - Para santri sangat penting belajar dan memulai berwirausaha. Berwirausaha di masa pandemi justru menjadi pilihan yang tepat namun harus dilakukan secara lebih kreatif dan inovatif. Selain untuk memperkuat ekonomi secara individu, berwirausaha juga pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi pesantren secara kolektif. Hal itu disampaikan Ketua Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho yang juga pendiri Gerakan Anak Muda Punya Usaha (AMPUH). Dimas juga menekan pentingnya menjalankan protokol kesehatan dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru di mana aktivitas sosial ekonomi masyarakat mulai digerakkan secara hati-hati. Menurut Dimas, anak muda yang saat ini populasinya berjumlah besar harus menjadi pelopor pemulihan ekonomi. "Santri anak muda menjadi sangat krusial dalam situasi saat ini. Ketika situasi ekonomi menurun akibat dampak pandemi, pesantren dan ekonomi masyarakat di sekitar pesantren bisa mulai dibangkitkan dengan berbagai ikhtiar bersama. Santri punya multi bakat dan potensi untuk menggerakkan ekonomi di lingkungannya, mencoba menjadi entrepreneur yang menghidupkan potensi perekonomian di lingkungan pesantren," terang Dimas dalam acara diskusi yang dilakukan secara physical distancing, di Pondok Pesantren Miftahul Muta'alimin, Babakan, Cirebon, Jawa Barat, dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (11/08/2020). Dalam diskusi tersebut Dimas menjelaskan Gerakan AMPUH yang didirikannya 2015 lalu. Dimas yang juga pendiri Diskusi Kopi dan Ruang Berbagi ini bercerita Gerakan AMPUH adalah wadah bagi anak-anak muda untuk memulai inisiatif berwirausaha secara kolaboratif. "Gerakan AMPUH bertujuan untuk membuat lebih banyak anak-anak muda mandiri dan berkapasitas, mendorong kelas menengah yang berkualitas, peduli dan bertanggung jawab dengan kemajuan negara-bangsanya", ujar mantan Staf Khusus Kantor Staf Presiden ini. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Muta'alimin Cirebon KH Muhammad Nuruzzaman menilai meski memiliki potensi tapi akses santri untuk menghidupkan perekonomian di lingkungannya masih minim. Menurutnya, santri harus diberikan akses konkret dan keterampilan yang berkelanjutan untuk bisa mencetak wirausaha dari kalangan santri yang pada gilirannya dapat memajukan ekonomi pesantren. "Akses permodalan dan pelatihan baik dari swasta maupun pemerintah saya rasa dibutuhkan untuk para santri agar bisa memaksimalkan potensi di pesantren," katanya. Dia menyambut positif adanya kolaborasi antara pesantren yang ia pimpin dengan Gerakan AMPUH. "AMPUH yang berisikan wirausaha muda, apalagi melek digital, bisa menjadi mitra pesantren dalam hal sharing knowledge. Dan, hal ini tentu menjadi langkah positif bagi para santri untuk bertransformasi menjadi wirausaha yang memiliki akses informasi, kapasitas dan jaringan secara lebih luas," ucapnya. KH Muhammad Nuruzzaman adalah sosok tokoh muda Nahdliyin yang menjadi generasi baru kepemimpinan pesantren yang berdiri sejak 1715 dan saat ini memiliki 15 ribu santri tersebut. Ia juga mengelola berbagai unit usaha kolaboratif berbasis pesantren tradisional, mulai dari sektor pendidikan, pangan, usaha kopi, batik, IT, penerbitan dan berbagai inisiatif penelitian sosial dan pemikiran. Nuruzzaman selama ini juga dikenal sebagai pakar dan penggiat kebangsaan dan anti radikalisme. Simak Video "Hutama Karya Dukung Kemajuan 1200 UMKM di Indonesia" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Para santri sangat penting belajar dan memulai berwirausaha. Berwirausaha di masa pandemi justru menjadi pilihan yang tepat namun harus dilakukan secara lebih kreatif dan inovatif. Selain untuk memperkuat ekonomi secara individu, berwirausaha juga pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi pesantren secara kolektif. Hal itu disampaikan Ketua Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho yang juga pendiri Gerakan Anak Muda Punya Usaha (AMPUH). Dimas juga menekan pentingnya menjalankan protokol kesehatan dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru di mana aktivitas sosial ekonomi masyarakat mulai digerakkan secara hati-hati. Menurut Dimas, anak muda yang saat ini populasinya berjumlah besar harus menjadi pelopor pemulihan ekonomi. "Santri anak muda menjadi sangat krusial dalam situasi saat ini. Ketika situasi ekonomi menurun akibat dampak pandemi, pesantren dan ekonomi masyarakat di sekitar pesantren bisa mulai dibangkitkan dengan berbagai ikhtiar bersama. Santri punya multi bakat dan potensi untuk menggerakkan ekonomi di lingkungannya, mencoba menjadi entrepreneur yang menghidupkan potensi perekonomian di lingkungan pesantren," terang Dimas dalam acara diskusi yang dilakukan secara physical distancing, di Pondok Pesantren Miftahul Muta'alimin, Babakan, Cirebon, Jawa Barat, dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (11/08/2020). Dalam diskusi tersebut Dimas menjelaskan Gerakan AMPUH yang didirikannya 2015 lalu. Dimas yang juga pendiri Diskusi Kopi dan Ruang Berbagi ini bercerita Gerakan AMPUH adalah wadah bagi anak-anak muda untuk memulai inisiatif berwirausaha secara kolaboratif. "Gerakan AMPUH bertujuan untuk membuat lebih banyak anak-anak muda mandiri dan berkapasitas, mendorong kelas menengah yang berkualitas, peduli dan bertanggung jawab dengan kemajuan negara-bangsanya", ujar mantan Staf Khusus Kantor Staf Presiden ini. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Muta'alimin Cirebon KH Muhammad Nuruzzaman menilai meski memiliki potensi tapi akses santri untuk menghidupkan perekonomian di lingkungannya masih minim. Menurutnya, santri harus diberikan akses konkret dan keterampilan yang berkelanjutan untuk bisa mencetak wirausaha dari kalangan santri yang pada gilirannya dapat memajukan ekonomi pesantren. "Akses permodalan dan pelatihan baik dari swasta maupun pemerintah saya rasa dibutuhkan untuk para santri agar bisa memaksimalkan potensi di pesantren," katanya. Dia menyambut positif adanya kolaborasi antara pesantren yang ia pimpin dengan Gerakan AMPUH. "AMPUH yang berisikan wirausaha muda, apalagi melek digital, bisa menjadi mitra pesantren dalam hal sharing knowledge. Dan, hal ini tentu menjadi langkah positif bagi para santri untuk bertransformasi menjadi wirausaha yang memiliki akses informasi, kapasitas dan jaringan secara lebih luas," ucapnya. KH Muhammad Nuruzzaman adalah sosok tokoh muda Nahdliyin yang menjadi generasi baru kepemimpinan pesantren yang berdiri sejak 1715 dan saat ini memiliki 15 ribu santri tersebut. Ia juga mengelola berbagai unit usaha kolaboratif berbasis pesantren tradisional, mulai dari sektor pendidikan, pangan, usaha kopi, batik, IT, penerbitan dan berbagai inisiatif penelitian sosial dan pemikiran. Nuruzzaman selama ini juga dikenal sebagai pakar dan penggiat kebangsaan dan anti radikalisme. Simak Video "Hutama Karya Dukung Kemajuan 1200 UMKM di Indonesia" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyatakan perekonomian akan sulit tumbuh apabila rasa aman dari virus Corona belum muncul di masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah akan fokus pada penanganan kesehatan. Di sisi lain, bila masalah kesehatan selesai maka ekonomi akan tumbuh kembali. "Ratusan triliun diberikan, tapi tanpa rasa aman akan sulit. Maka back line-nya kesehatan bangkit, ekonomi tumbuh," ujar Budi dalam sebuah webinar, Selasa (11/8/2020). Dia mengatakan pemerintah saat ini terus fokus untuk membangkitkan rasa aman dari virus Corona. Dari sisi ekonomi, menurutnya anggaran program pemulihan ekonomi nasional hanya bertugas mengganjal sementara tonggak perekonomian. "Apapun yang dilakukan ekonomi harus fokus ke aspek kesehatan dan membangkitkan kembali rasa aman. Tanpa ada rasa aman orang nggak berani keluar dan peraturan ekonomi nggak berjalan. Sisi ekonomi hanya ganjal sampai rasa itu kembali," jelas Budi. Budi mengatakan krisis ekonomi yang terjadi karena pandemi Corona berbeda dengan krisis ekonomi tahun 1998. Saat ini masalahnya adalah kesehatan, kembali lagi dia menegaskan pemerintah pun fokus untuk menangani masalah kesehatan akibat virus Corona. Mulai dari pengembangan vaksin hingga tracing alias pelacakan kasus. Namun, dia meminta masyarakat pun ikut membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan setidaknya, masyarakat diminta tetap menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari rajin cuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak di tempat umum. "Krisis kali ini beda dengan 98. Masalah kali ini karena kesehatan, maka harus difokuskan ke penanganan kesehatan. Bukan cuma vaksin, tracing dan sebagainya, kita harus bangun gerakan bersama-sama dengan semuanya untuk bangkitkan rasa aman," papar Budi. "Its not a program, but movement. Di mana semua sadar selama kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, insyaallah bisa aman dan kembali lagi," pungkasnya. Simak Video "Jurus Mendag Agus Suparmanto Tangkal Resesi" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyatakan perekonomian akan sulit tumbuh apabila rasa aman dari virus Corona belum muncul di masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah akan fokus pada penanganan kesehatan. Di sisi lain, bila masalah kesehatan selesai maka ekonomi akan tumbuh kembali. "Ratusan triliun diberikan, tapi tanpa rasa aman akan sulit. Maka back line-nya kesehatan bangkit, ekonomi tumbuh," ujar Budi dalam sebuah webinar, Selasa (11/8/2020). Dia mengatakan pemerintah saat ini terus fokus untuk membangkitkan rasa aman dari virus Corona. Dari sisi ekonomi, menurutnya anggaran program pemulihan ekonomi nasional hanya bertugas mengganjal sementara tonggak perekonomian. "Apapun yang dilakukan ekonomi harus fokus ke aspek kesehatan dan membangkitkan kembali rasa aman. Tanpa ada rasa aman orang nggak berani keluar dan peraturan ekonomi nggak berjalan. Sisi ekonomi hanya ganjal sampai rasa itu kembali," jelas Budi. Budi mengatakan krisis ekonomi yang terjadi karena pandemi Corona berbeda dengan krisis ekonomi tahun 1998. Saat ini masalahnya adalah kesehatan, kembali lagi dia menegaskan pemerintah pun fokus untuk menangani masalah kesehatan akibat virus Corona. Mulai dari pengembangan vaksin hingga tracing alias pelacakan kasus. Namun, dia meminta masyarakat pun ikut membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan setidaknya, masyarakat diminta tetap menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari rajin cuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak di tempat umum. "Krisis kali ini beda dengan 98. Masalah kali ini karena kesehatan, maka harus difokuskan ke penanganan kesehatan. Bukan cuma vaksin, tracing dan sebagainya, kita harus bangun gerakan bersama-sama dengan semuanya untuk bangkitkan rasa aman," papar Budi. "Its not a program, but movement. Di mana semua sadar selama kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, insyaallah bisa aman dan kembali lagi," pungkasnya. Simak Video "Jurus Mendag Agus Suparmanto Tangkal Resesi" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Kendati di tengah Pandemi COVID-19, serangan DDoS tidak surut. Bahkan sepanjang April hingga Juni kemarin mengalami peningkatan tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Demikian terungkap dalam laporan keamanan Kaspersky sepanjang Q2 2020. Hasil riset tersebut melihat peningkatan yang terjadi ada kaitannya dengan wabah virus Corona. Sejak pandemi melanda membuat banyak orang merasa khawatir bila harus berpergian. Bila pun akhirnya pergi, kebanyakan menghabiskan liburnya dengan staycation. Tidak sedikit pula yang kemudian membatalkan rencana liburan yang telah dijadwalkan. Perubahan rencana liburan tersebut nyatanya memiliki konsekuensi peningkatan jumlah serangan DDoS. Jumlah serangan yang terdeteksi dan diblokir oleh Kaspersky DDoS Protection pada Q2 2020 meningkat sebanyak 217% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2019. Angka tersebut sedikit meningkat dibandingkan dengan kuartal pertama tahun ini. Hasil tersebut rupanya bertentangan dengan tren tahunan yang biasanya ditemukan oleh para peneliti Kaspersky. Biasanya, jumlah serangan DDoS bervariasi tergantung pada musim. Awal tahun biasanya akan ditemukan jumlah DDoS yang lebih tinggi, karena ini adalah musim puncak untuk bisnis, dan di akhir musim semi dan musim panas jumlah serangan mulai berkurang. Misalnya, jumlah serangan pada Q2 2019 turun 39% dibandingkan dengan Q1 2019, dan pada tahun 2018 perbedaan antara dua kuartal adalah 34%. Tren ini tercermin dalam jumlah perintah yang diterima bot dari server C&C, yang dicegat dan dianalisis oleh sistem Kaspersky DDoS Intelligence. Secara umum, jumlah rata-rata serangan yang tercatat setiap hari di kuartal kedua meningkat hampir 30% dibandingkan dengan apa yang terjadi di Q1. Selain itu, jumlah serangan terbesar per hari yaitu hampir mencapai 300 terdapat di Q2 (terdaftar pada 9 April), sedangkan di Q1 2020, sistem mencatat rekor sebanyak 242 serangan. "Tahun ini, orang-orang belum dapat menikmati musim liburan yang normal karena banyak daerah telah memberlakukan tindakan penguncian COVID-19. Hal ini membuat orang lebih banyak bergantung pada sumber daya online daripada biasanya baik untuk aktivitas pribadi maupun pekerjaan, sekaligus menjadikan musim panas ini periode yang cukup sibuk bagi bisnis daring dan sumber informasi," papar Alexey Kiselev, Business Development Manager di tim Kaspersky DDoS Protection. Hasilnya, kami melihat aktivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya di area DDoS. Dan sejauh ini, masih belum terdapat alasan untuk memprediksi akan terjadi penurunan," imbuhnya. Untuk membantu organisasi melindungi diri dari serangan DDoS, Kaspersky merekomendasikan langkah-langkah berikut: 1. Mengorganisir operasi sumber daya web dengan menugaskan spesialis yang memahami cara menanggapi serangan DDoS. Diharapkan mereka juga harus memiliki kesiapan untuk merespon di luar jam kerja, selama malam hari dan akhir pekan 2. Validasi perjanjian pihak ketiga dan informasi kontak - termasuk yang dibuat dengan penyedia layanan internet. Ini membantu tim mengakses perjanjian dengan cepat jika terjadi serangan 3. Menerapkan solusi holistik dan profesional akan melindungi organisasi dari serangan DDoS. Solusi Kaspersky DDoS Protection menggabungkan keahlian Kaspersky yang luas dalam memerangi ancaman dunia maya dan perkembangan internal perusahaan yang unik. Simak Video "Hati-hati! Ada Ancaman Keamanan Bagi Ponsel dari Konten Porno" [==] (afr/fay) Sumber

Jakarta - Tiga fasilitas baru segera dioperasikan guna meningkatkan daya saing Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) di tingkat regional. Fasilitas tersebut berupa heliport komersial, hotel bintang 4, dan gedung parkir struktur baja untuk sepeda motor President Director PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II, Muhammad Awaluddin mengatakan fasilitas-fasilitas baru tersebut juga dapat memacu pemulihan aktivitas penerbangan di Soetta di tengah pandemi global COVID-19. "Soekarno-Hatta merupakan pintu gerbang utama serta bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia, di mana peningkatan traffic di Soekarno-Hatta turut mendorong peningkatan traffic bandara-bandara lain di dalam negeri. Di dalam waktu dekat, terdapat tiga fasilitas baru yang akan dioperasikan di Soekarno-Hatta," ujar Awaluddin dalam keterangan tertulis AP II, Selasa (11/8/2020). "Di tengah pandemi global COVID-19 yang menghadirkan tantangan hebat, PT Angkasa Pura II dan stakeholder di Soekarno-Hatta tetap berupaya menghadirkan fasilitas baru untuk mendorong pulihnya perekonomian khususnya melalui bergeliatnya sektor transportasi udara," sambung Awaluddin. Berikut 3 fasilitas baru yang segera dioperasikan di Bandara Soetta: 1 Heliport komersial pertama di Indonesia Heliport di kawasan Bandara Soekarno-Hatta rencananya akan mulai dioperasikan penuh pada 23 Agustus 2020. Heliport yang dikelola oleh Whitesky Aviation ini memiliki 7 parking stand untuk helikopter. Lokasi persis Heliport ini terletak di Jalan Perimeter Selatan, menempati lahan seluas 2,7 hektare. Keberadaan Heliport ini dapat menjadi alternatif transportasi menggunakan helikopter bagi traveler dari Jakarta atau berbagai kota lainnya untuk dapat cepat menuju Soekarno-Hatta, mau pun sebaliknya dari Soekarno-Hatta menuju berbagai kota tujuan. President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan Keberadaan Heliport jelas akan meningkatkan daya saing Soekarno-Hatta di tingkat regional. "Soekarno-Hatta mampu menghadirkan fasilitas penerbangan yang lebih lengkap," jelas tutur Awaluddin. CEO Whitesky Aviation Denon B. Prawiraatmadja mengatakan Heliport Soekarno-Hatta terkoneksi dengan 171 helipad yang ada di Jakarta. "Layanan Whitesky meliputi Helicity untuk transportasi dan Helimedivac untuk keperluan medis. Heliport Soekarno-Hatta terkoneksi dengan 171 helipad yang ada di hotel, perkantoran, dan rumah sakit," ujar Denon B. Prawiraatmadja. (2) Hotel bintang 4 Terminal 3 Soekarno-Hatta akan mulai membuka layanan hotel dengan fasilitas bintang 4 satu-satunya di kawasan bandara. Hotel tersebut memiliki 7 lantai dan dilengkapi 147 kamar yang terdiri dari kamar deluxe, deluxe difable, junior suite, executive suite dan deluxe suite Rencananya, hotel akan dibuka dalam rangka soft opening dalam waktu dekat dengan mengedepankan protokol kesehatan. Adapun pengelolaan hotel saat ini di bawah PT Angkasa Pura Propertindo (APP), yang merupakan anak usaha dari PT Angkasa Pura II. (3) Gedung parkir berstruktur baja untuk sepeda motor di transit oriented development (TOD) Sebagai upaya mempermudah akses Bandara Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura II membangun gedung parkir berstruktur baja untuk sepeda motor di Transit Oriented Development (TOD) yang terletak di sisi belakang bandara atau dekat dengan Jalan M1. Gedung parkir ini dapat menampung ribuan unit sepeda motor, melengkapi area parkir yang sudah ada sebelumnya yang juga berkapasitas ribuan unit sepeda motor. Fasilitas lain di TOD ini adalah shuttle bus gratis untuk mengantar ke sejumlah titik di dalam area bandara. Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Agus Haryadi mengatakan Kemudahan akses dari dan ke Soekarno-Hatta merupakan salah satu fokus kami. "Dan melalui adanya gedung parkir khusus sepeda motor ini setiap traveler atau pengunjung bandara yang menggunakan sepeda motor dapat mudah menjangkau Soekarno-Hatta melalui TOD di area belakang bandara. Sebelumnya juga sudah dioperasikan gedung parkir khusus mobil di Terminal 3," terang Agus. Simak Video "H-1 Idul Adha, Penumpang di Bandara Soetta Meningkat" [==] (hns/hns) Sumber

[unable to retrieve full-text content] Tiga fasilitas baru segera dioperasikan guna meningkatkan daya saing Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) di tingkat regional. Apa saja?Sumber

Input data dibutuhkan sebagai syarat transformasi BPP KostraTani == BANDAR LAMPUNG - Sosialisasi input data BPP sebagai syarat transformasi BPP KostraTani digelar oleh Badan Penyuluhan dan & Pengembangan SDM Pertanian - Kementerian Pertanian RI (BPPSDMP) di sejumlah provinsi. Di antaranya Lampung, Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) mulai Senin (11/8). Kegiatan Kementan untuk mengembangkan kemampuan soft skills para Admin teknologi informasi (IT) dari Balai Penyuluhan Pertanian selaku Komando Strategis Pembangunan Pertanian (BPP KostraTani) simultan dengan distribusi bantuan IT standar 4.0 dari Kementan ke sejumlah BPP yang ditunjuk menjadi BPP KostraTani. Hal itu mengacu instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo yang berharap 800 BPP KostraTani dapat melaporkan data dan pantauan lapangan real time melalui dashboard pada pusat data pertanian, Agriculture War Room (AWR) di Jakarta, kantor pusat Kementan pada HUT Kemerdekaan RI ke-75 pada 17 Agustus 2020. Sarana dan prasarana BPP yang harus dilengkapi berupa penyajian data dashboard informasi di BPP memakai kaca dan mengisi 53 form tentang profil BPP. Sementara data yang dibutuhkan petani dari BPP meliputi perkembangan curah hujan, informasi perkembangan organisme pengganggu tanaman (OPT), informasi harga komoditas lima tahun ke belakang dan informasi lahan kering. Di tempat terpisah, Selasa pagi (11/8), Kepala Badan PPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi meluncurkan Gerakan KostraTani di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hadir Wakil Bupati Sukabumi Adjo Sardjono, Kepala Pusluhtan, Leli Nuryati dan para penyuluh Sukabumi. "Pengungkit terbesar produktifitas pertanian adalah SDM. Kontribusinya hingga 50 persen menurut hasil riset. Saya berdiri di sini untuk meluncurkan Gerakan KostraTani. Tujuannya, membangun SDM pertanian terutama petani dan penyuluh di kecamatan sebagai basis dari BPP KostraTani," kata Dedi dalam sambutannya. Dia menyebut sinergi petani dan penyuluh sebagai the man behind the gun yang menentukan pembangunan pertanian nasional. "Senjata yang hebat dan modern, tidak akan ada artinya jika tanpa penembak atau SDM-nya. Penembak jitu tersebut adalah penyuluh dan petani." Kabadan Dedi Nursyamsi 'memberi komando' di Sukabumi yang disikapi Kapusluh Leli Nuryati Pusluhtan 'mengirim pasukan' ke Lampung, Sumbar dan Kalsel dipimpin I Wayan Ediana, Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusluhtan untuk sosialisasi input data. Jawa Barat dan Kalimantan Barat juga ditangani Pusluhtan. "Mentan Syahrul instruksikan AWR Kementan harus bisa input data laporan terkini dari 800 BPP KostraTani, deadline-nya tanggal 17 Agustus harus sudah online," kata I Wayan Ediana di kantornya, Senin malam (10/8). Menurutnya, dia memimpin tim Pusluhtan ke Sumbar sementara Lampung dipimpin oleh Kasubbid Informasi dan Materi Penyuluhan, Septalina Pradini dan Kasubbid Kelembagaan Petani, Dwi Hayanti bergerak ke Kalsel. Ke depan melalui AWR, penyuluh BPP KostraTani diminta melaporkan kegiatan lapangan secara online ke website http://laporanutama.pertanian.go.id. tentang Laporan pertanaman padi, jagung dan kedelai disingkat Pajale. "Kegiatan input data seminggu sekali, setiap hari Jumat pagi, sebagai akumulasi kegiatan dalam satu minggu, jangan menjumlahkan menjadi data per minggu, karena secara sistem akan menjumlah sendiri," kata I Wayan Ediana saat sosialisasi input data di BPP Palimanan di Kabupaten Cirebon, Sabtu pekan lalu (8/8). Sumber

Jakarta - Google meluncurkan People Cards di India yang memungkinkan individu pengguna membuat profil mereka di mesin pencarian. Fitur baru ini telah diuji di negara tersebut selama beberapa tahun yang menghadirkan pengalaman seperti kartu kunjungan virtual ke Google Search, di mana pengguna dapat menyoroti situs web atau profil media sosial mereka yang ada untuk merinci identitas mereka ke publik. Fitur ini menggunakan Google's Knowledge Graph (Grafik Pengetahuan Google) untuk menampilkan informasi yang disediakan oleh pengguna. Khususnya pengguna harus memberikan nomor ponsel dan memerlukan akun Google untuk membuat People Card di Google Search. Awalnya, Google telah menghadirkan fitur People Cards untuk pengguna ponsel, yang artinya pengguna harus masuk ke akun Google di perangkat seluler untuk membuat profil. Selain itu fitur baru ini baru tersedia dalam bahasa Inggris, dan kemungkinan di masa mendatang bahasa lain akan ditambahkan. Google People Cards. Foto: Google Dijelaskan oleh Lauren Clark, Manajer Produk Google Search bahwa fitur People Cards saat ini hanya terbatas di India saja dan tidak rencana untuk memperluasnya. "Kami selalu mencari cara baru untuk membuat penelusuran lebih berguna bagi orang-orang, dan kami menemukan bahwa ada beberapa kebutuhan informasi unik tentang India yang dapat kami bantu layani terlebih dahulu." kata Clark dilansir detikINET dari gadgets.ndtv Tujuan utama dari People Cards adalah untuk memungkinkan individu memiliki profil publik di Google Search yang akan ditampilkan di atas semua hasil pencarian. Google mengklaim bahwa dengan People Cards, ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna dan dapat diandalkan kepada publik. Karenanya, ini akan memberikan opsi kepada semua pengguna untuk menandai penyalahgunaan, peniruan identitas, atau bahkan konten berkualitas rendah, jika mereka menemukan sesuatu yang aneh melalui kartu orang. Google juga menggembar-gemborkan memiliki kombinasi tinjauan manusia dan teknik otomatis untuk menandai konten yang melanggar kebijakan. Selain itu, hanya satu kartu orang yang diperbolehkan per akun Google untuk membatasi profil palsu. Individu yang telah membuat kartunya di Google memiliki kemampuan untuk menyisih dari pengalaman ini kapan saja. Jika ada orang yang memiliki nama yang sama, Google Penelusuran akan menampilkan beberapa modul. Simak Video "Rating TikTok Anjlok Gegara Ulah Kreator India" [==] (jsn/fay) Sumber

Jakarta - Karyawan swasta yang bergaji di bawah Rp 5 juta akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah. Bagaimana proses pencairannya? Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk karyawan swasta yang mendapat gaji di bawah Rp 5 juta per bulan (https://www.detik.com/tag/bantuan-rp-600-ribu). Bantuan yang diberikan sebesar Rp 600 ribu/bulan selama 4 bulan atau total Rp 2,4 juta. Apa alasan pemerintah memberikan bantuan tersebut? Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, kelas pekerja swasta di bawah 5 juta ada yang gajinya berkurang atau dipotong oleh perusahaan karena pandemi COVID-19. Pada kenyataannya para pekerja ada yang upahnya menyusut, misalnya saja karena penyesuaian jam kerja sebagai konsekuensi dari penerapan protokol kesehatan. Sementara menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani BLT pekerja untuk gaji di bawah Rp 5 juta itu merupakan bagian dari stimulus memulihkan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19 untuk membantu memulihkan daya beli masyarakat. 1. Ditransfer Langsung ke Rekening Pekerja Uang BLT untuk karyawan swasta di bawah Rp 5 juta akan langsung masuk ke rekening pribadi pekerja. Menaker memastikan uang itu tak mampir ke pemerintah. Namun syaratnya rekening pekerja harus tervalidasi. Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan di seluruh cabang di Indonesia tengah melakukan pendataan rekening para pekerja. Menaker meminta agar para dinas ketenagakerjaan mengingatkan perusahaan agar membantu pendataan. 2. Sekali Dapat Rp 1,2 Juta Pemberian bantuan akan dimulai dari bulan September hingga Desember 2020. Pencairan dimulai dalam dua tahap. Tahap pertama pada bulan September dengan uang yang akan ditransfer langsung dua bulan yakni Rp 1,2 juta. Sisanya akan ditransfer pada kuartal keempat dengan nilai uang Rp 1,2 juta. 3. Penerima Bantuan Harus Anggota BPJS Ketenagakerjaan Penerima bantuan Rp 600 ribu harus memenuhi persyaratan, yaitu: 1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan 2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan 3. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan 4. Pekerja/Buruh penerima upah 5. Memiliki rekening bank yang aktif 6. Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Pra Kerja 7. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020. Dari persyaratan itu, peserta harus terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Apa alasannya? Menurut Menaker, pihaknya ingin memberikan reward, memberikan apresiasi kepada teman-teman yang selama ini mempercayakan asuransi ketenagakerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Namun masih ada karyawan swasta bergaji di bawah Rp 5 juta yang belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Sri Mulyani mengatakan masyarakat yang bergaji di bawah Rp 5 juta namun tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan akan ditampung di program Kartu Prakerja. Menurutnya, jumlah insentif yang diberikan antara program baru dengan Kartu Prakerja sama yakni Rp 2,4 juta. Untuk diketahui, peserta Kartu Prakerja mendapat insentif Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan. Bahkan peserta Kartu Prakerja bisa mendapat insentif tambahan Rp 150.000 kalau mengisi survei. 4. 15 Juta Karyawan Swasta Bergaji di Bawah Rp 5 Juta akan Dapat BLT Menaker mengatakan, totalnya ada 15.725.232 orang yang akan mendapat bantuan Rp 600 ribu. Menurut Menaker, per hari Selasa (11/8/2020) ini sudah 3,5 juta rekening pekerja yang disetorkan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu/bulan dari September hingga Desember. Sedangkan menurut Menkeu Sri Mulyani, sudah ada sekitar 208 ribu rekening yang sudah terverifikasi. 5. PNS dan Pegawai BUMN Tak Dapat Pemberian BLT untuk karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta bukan untuk PNS dan pegawai BUMN. Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan selama masa pandemi pekerja formal swasta bergaji di bawah Rp 5 juta belum tersentuh bantuan pemerintah. Itulah alasan kelompok ini menjadi sasaran pemberian BLT. Belakangan, selain pekerja swasta, pegawai honorer turut mendapatkan bantuan tersebut. Karena itu, pemerintah untuk subsidi ini mengalami kenaikan dari Rp 33,1 triliun menjadi Rp 37,7 triliun. Simak Video "Ini Syarat Dapat Rp 600 Ribu dari Jokowi" [==] (nwy/pal) Sumber

Jakarta - Karyawan swasta yang bergaji di bawah Rp 5 juta akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah. Bagaimana proses pencairannya? Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk karyawan swasta yang mendapat gaji di bawah Rp 5 juta per bulan (https://www.detik.com/tag/bantuan-rp-600-ribu). Bantuan yang diberikan sebesar Rp 600 ribu/bulan selama 4 bulan atau total Rp 2,4 juta. Apa alasan pemerintah memberikan bantuan tersebut? Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, kelas pekerja swasta di bawah 5 juta ada yang gajinya berkurang atau dipotong oleh perusahaan karena pandemi COVID-19. Pada kenyataannya para pekerja ada yang upahnya menyusut, misalnya saja karena penyesuaian jam kerja sebagai konsekuensi dari penerapan protokol kesehatan. Sementara menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani BLT pekerja untuk gaji di bawah Rp 5 juta itu merupakan bagian dari stimulus memulihkan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19 untuk membantu memulihkan daya beli masyarakat. 1. Ditransfer Langsung ke Rekening Pekerja Uang BLT untuk karyawan swasta di bawah Rp 5 juta akan langsung masuk ke rekening pribadi pekerja. Menaker memastikan uang itu tak mampir ke pemerintah. Namun syaratnya rekening pekerja harus tervalidasi. Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan di seluruh cabang di Indonesia tengah melakukan pendataan rekening para pekerja. Menaker meminta agar para dinas ketenagakerjaan mengingatkan perusahaan agar membantu pendataan. 2. Sekali Dapat Rp 1,2 Juta Pemberian bantuan akan dimulai dari bulan September hingga Desember 2020. Pencairan dimulai dalam dua tahap. Tahap pertama pada bulan September dengan uang yang akan ditransfer langsung dua bulan yakni Rp 1,2 juta. Sisanya akan ditransfer pada kuartal keempat dengan nilai uang Rp 1,2 juta. 3. Penerima Bantuan Harus Anggota BPJS Ketenagakerjaan Penerima bantuan Rp 600 ribu harus memenuhi persyaratan, yaitu: 1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan 2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan 3. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan 4. Pekerja/Buruh penerima upah 5. Memiliki rekening bank yang aktif 6. Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Pra Kerja 7. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020. Dari persyaratan itu, peserta harus terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Apa alasannya? Menurut Menaker, pihaknya ingin memberikan reward, memberikan apresiasi kepada teman-teman yang selama ini mempercayakan asuransi ketenagakerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Namun masih ada karyawan swasta bergaji di bawah Rp 5 juta yang belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Sri Mulyani mengatakan masyarakat yang bergaji di bawah Rp 5 juta namun tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan akan ditampung di program Kartu Prakerja. Menurutnya, jumlah insentif yang diberikan antara program baru dengan Kartu Prakerja sama yakni Rp 2,4 juta. Untuk diketahui, peserta Kartu Prakerja mendapat insentif Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan. Bahkan peserta Kartu Prakerja bisa mendapat insentif tambahan Rp 150.000 kalau mengisi survei. 4. 15 Juta Karyawan Swasta Bergaji di Bawah Rp 5 Juta akan Dapat BLT Menaker mengatakan, totalnya ada 15.725.232 orang yang akan mendapat bantuan Rp 600 ribu. Menurut Menaker, per hari Selasa (11/8/2020) ini sudah 3,5 juta rekening pekerja yang disetorkan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu/bulan dari September hingga Desember. Sedangkan menurut Menkeu Sri Mulyani, sudah ada sekitar 208 ribu rekening yang sudah terverifikasi. 5. PNS dan Pegawai BUMN Tak Dapat Pemberian BLT untuk karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta bukan untuk PNS dan pegawai BUMN. Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan selama masa pandemi pekerja formal swasta bergaji di bawah Rp 5 juta belum tersentuh bantuan pemerintah. Itulah alasan kelompok ini menjadi sasaran pemberian BLT. Belakangan, selain pekerja swasta, pegawai honorer turut mendapatkan bantuan tersebut. Karena itu, pemerintah untuk subsidi ini mengalami kenaikan dari Rp 33,1 triliun menjadi Rp 37,7 triliun. Simak Video "Ini Syarat Dapat Rp 600 Ribu dari Jokowi" [==] (nwy/pal) Sumber

Jakarta - Penerapan regulasi over the top (OTT) dinilai bakal menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di ranah digital. Hal ini diutarakan oleh Direktur Wholesale & International Service Telkom Dian Rachmawan. Menurutnya, OTT adalah elemen penting dari supply chain broadband, namun menurutnya hampir tak ada regulasi yang mengatur OTT untuk menghadirkan kompetisi yang sehat dengan ekosistem lainnya. "Di beberapa negara setiap upaya untuk memberlakukan peraturan tambahan pada OTT selalu mendapatkan tentangan yang lumayan berat, terutama dengan jargon-jargon sebuah regulasi dapat menghambat inovasi. Tetapi, jika OTT dibiarkan berjalan tanpa regulasi, maka sustainibilitas dari ekosistem digital itu bisa tak berlanjut, terutama para operator telekomunikasi yang menjadi bagian dari supply chain broadband," papar Direktur Wholesale & International Service Telkom Dian Rachmawan. Dijelaskannya, kehadiran regulasi yang mengatur bisnis OTT sudah mendesak bagi NKRI mengingat para pemain ini sama sekali tidak pernah membayar ongkos infrastruktur dan bahkan pada saat yang sama menghilangkan pendapatan utama operator yaitu voice dan messaging. "Bagaimana operator jaringan dituntut terus melakukan investasi jaringan untuk membuka akses wilayah yang begitu luas dengan ketidakmerataan infrastruktur seperti wilayah NKRI, sementara OTT, terutama asing, tidak ada memiliki kewajiban regulasi apapun," katanya. Sementara pertumbuhan pendapatan dari kenaikan berlangganan data payload selular dan apalagi jaringan tetap yang tidak mengenal terminologi payload, secara offset tidak mampu mencukupi penurunan pendapatan utama voice dan messaging. Dikarenakan sifatnya yang sangat cair dan global, maka OTT menikmati keuntungan yang luar biasa dalam hal bebas pajak di hampir semua negara sementara operator tradisional harus membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP), Pajak, dan sumbangan Universal Service Obligation (USO). Diungkapkannya, saat ini ketimpangan posisi tawar operator jaringan Indonesia dengan OTT, dimana seluruhnya adalah pemain global, sangatlah kontras. Sebagai contoh: Telkom, Telkomsel dan operator lainnya dalam memberikan kepastian layanan akses yang cepat dengan latensi rendah kepada para pengguna internet terpaksa memberikan fasilitas penempatan server/kolokasi gratis sampai ke ujung (edge) kepada Facebook dan Google. Sementara operator jaringan yang harus berhadapan langsung dengan komplain pelanggannya manakala akses internet mengalami hambatan, bukan OTT. "Indonesia memang tidak mungkin memilih cara dengan memblokir beberapa layanan OTT, karena praktik ini dapat merusak tujuan regulasi utama seperti pilihan konsumen dan inovasi. Namun pada saat yang sama, adalah sah bagi Pemerintah untuk melakukan intervensi baik secara langsung atau melalui regulator ketika dianggap kedaulatan nasional terdampak. Kehadiran regulasi bagi OTT harus serius dipikirkan karena mereka (OTT) sudah menjadi ancaman serius bagi kedaulatan nasional," ulasnya. Dikatakannya, di beberapa negara lain sedang mempertimbangkan atau memberlakukan pajak atas pendapatan yang diperoleh dan dieksploitasi oleh OTT. Tak hanya itu, ada juga regulasi yang memaksa OTT bekerjasama dengan operator jaringan untuk manfaat ekonomi negara yang lebih luas. "Kami mengusulkan regulasi bagi OTT ini bukan hanya semata mata untuk kepentingan Telkom sendiri, tetapi untuk NKRI. Jika negara hadir dalam ekosistem digital ini, maka persaingan sehat akan muncul, masyarakat diuntungkan, serta pelaku usaha terjamin kelangsungan usahanya. Ujungnya, ekonomi digital menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di masa depan," tutupnya. Simak Video "Keyakinan Komitmen Telkom untuk Berinovasi" [==] (asj/fay) Sumber

Jakarta - Subsidi gaji dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai non PNS memberi angin segar. Adanya bantuan memungkinkan roda perekonomian kembali berputar dan pekerja swasta bisa memenuhi kebutuhannya. Semua pekerja swasta tentu berharap bisa mendapatkan bantuan tersebut untuk memperbaiki kehidupannya. Asal kondisi dan syarat terpenuhi, maka pekerja akan mendapatkan subsidi gaji dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan tersebut tanpa berbelit-belit. Berikut yang perlu diketahui soal subsidi gaji dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 600 ribu: A. Syarat mendapat subsidi gaji dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan Sesuai aturan pemerintah, ini syarat yang diperlukan untuk mendapat bantuan gaji 600 ribu dari Jokowi: 1. Seorang WNI yang dibuktikan dengan NIK atau Nomor Induk Kependudukan dalam kartu tanda pengenal 2. Peserta jamsostek aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan adanya nomor kartu kepesertaan 3. Aktif membayar iuran dengan besaran dihitung berdasarkan upah kurang dari Rp 5 juta sesuai yang dilaporkan pada BPJS Ketenagakerjaan 4. Pekerja atau buruh penerima upah 5. Memiliki rekening bank yang aktif 6. Bukan peserta penerima manfaat Kartu Pra Kerja 7. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2020. B. Berapa lama subsidi gaji dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan diberikan? Sesuai informasi di BPJS Ketenagakerjaan, bantuan gaji Rp 600 ribu diberikan dalam jangka waktu empat bulan. Namun bantuan tidak diberikan dua bulan sekali, bukan sebulan satu kali seperti upah dan gaji. Satu kali pencairan adalah Rp 1,2 juta sehingga total bantuan gaji yang diterima adalah Rp 2,4 juta. C. Bagaimana proses pencairan subsidi gaji dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan? Pencairan bantuan gaji Rp 600 ribu mulai September hingga Desember 2020 dengan sekali total pencairan Rp 1,2 juta. Kementerian Ketenagakerjaan telah menerangkan, bantuan tidak diberikan langsung namun melalui rekening tiap pegawai. Sebelumnya bagian sumber daya atau HRD tiap penyedia kerja telah mendaftarkan nomor rekening pegawai ke BPJS Ketenagakerjaan. D. Berapa banyak yang mendapat subsidi gaji dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan? Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan hingga Selasa (11/8/2020) ada 3,5 juta rekening yang telah disetorkan untuk mendapatkan bantuan gaji Rp 600 ribu per bulan. Sementara total rekening yang mendapat bantuan gaji adalah 15.725.232 rekening. Menaker Ida Fauziyah berharap pihak HRD bisa segera mendaftarkan pekerja sehingga bisa segera memperoleh bantuan gaji Rp 600 ribu. Simak Video "Ini Syarat Dapat Rp 600 Ribu dari Jokowi" [==] (row/erd) Sumber

Jakarta - Subsidi gaji dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai non PNS memberi angin segar. Adanya bantuan memungkinkan roda perekonomian kembali berputar dan pekerja swasta bisa memenuhi kebutuhannya. Semua pekerja swasta tentu berharap bisa mendapatkan bantuan tersebut untuk memperbaiki kehidupannya. Asal kondisi dan syarat terpenuhi, maka pekerja akan mendapatkan subsidi gaji dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan tersebut tanpa berbelit-belit. Berikut yang perlu diketahui soal subsidi gaji dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 600 ribu: A. Syarat mendapat subsidi gaji dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan Sesuai aturan pemerintah, ini syarat yang diperlukan untuk mendapat bantuan gaji 600 ribu dari Jokowi: 1. Seorang WNI yang dibuktikan dengan NIK atau Nomor Induk Kependudukan dalam kartu tanda pengenal 2. Peserta jamsostek aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan adanya nomor kartu kepesertaan 3. Aktif membayar iuran dengan besaran dihitung berdasarkan upah kurang dari Rp 5 juta sesuai yang dilaporkan pada BPJS Ketenagakerjaan 4. Pekerja atau buruh penerima upah 5. Memiliki rekening bank yang aktif 6. Bukan peserta penerima manfaat Kartu Pra Kerja 7. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2020. B. Berapa lama subsidi gaji dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan diberikan? Sesuai informasi di BPJS Ketenagakerjaan, bantuan gaji Rp 600 ribu diberikan dalam jangka waktu empat bulan. Namun bantuan tidak diberikan dua bulan sekali, bukan sebulan satu kali seperti upah dan gaji. Satu kali pencairan adalah Rp 1,2 juta sehingga total bantuan gaji yang diterima adalah Rp 2,4 juta. C. Bagaimana proses pencairan subsidi gaji dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan? Pencairan bantuan gaji Rp 600 ribu mulai September hingga Desember 2020 dengan sekali total pencairan Rp 1,2 juta. Kementerian Ketenagakerjaan telah menerangkan, bantuan tidak diberikan langsung namun melalui rekening tiap pegawai. Sebelumnya bagian sumber daya atau HRD tiap penyedia kerja telah mendaftarkan nomor rekening pegawai ke BPJS Ketenagakerjaan. D. Berapa banyak yang mendapat subsidi gaji dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan? Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan hingga Selasa (11/8/2020) ada 3,5 juta rekening yang telah disetorkan untuk mendapatkan bantuan gaji Rp 600 ribu per bulan. Sementara total rekening yang mendapat bantuan gaji adalah 15.725.232 rekening. Menaker Ida Fauziyah berharap pihak HRD bisa segera mendaftarkan pekerja sehingga bisa segera memperoleh bantuan gaji Rp 600 ribu. Simak Video "Ini Syarat Dapat Rp 600 Ribu dari Jokowi" [==] (row/erd) Sumber

Jakarta - PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyalurkan sebanyak 5.426.509 ton pupuk bersubsidi kepada petani hingga 5 Agustus 2020. Angka tersebut meliputi 2.482.263 ton Urea, 385.031 ton SP-36, 491.418 ton ZA, 1.733.851 ton NPK, dan 333.946 ton Organik. Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan hal tersebut merupakan komitmen Pupuk Indonesia dalam mengoptimalkan distribusi pupuk kepada petani. "Sebagai komitmen Pupuk Indonesia, sebagai BUMN, terhadap penugasannya, kami terus mengoptimalkan proses distribusi pupuk bersubsidi kepada petani agar tetap berjalan lancar dan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8/2020). Lebih lanjut, Wijaya menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2020, angka tersebut setara 68% dari alokasi nasional tahun 2020 sebesar 7.949.303 ton. Bahkan, di beberapa daerah serapannya cukup tinggi hingga mencapai 80%. "Di beberapa daerah serapannya memang cukup tinggi. Misalnya Jawa Barat yang sudah 84% dari alokasi, Banten dan Kalimantan Utara yang sudah 85%, Sumatera Selatan 80% dan Sulawesi Selatan sebesar 76%," imbuhnya. Terkait hal ini, Pupuk Indonesia telah menyiapkan stok pupuk nonsubsidi di kios-kios resmi guna mengantisipasi kebutuhan petani jika terjadi kekurangan atau kehabisan alokasi. Saat ini, tercatat stok pupuk nonsubsidi yang tersedia sekitar 759.895 ton. "Stok tersebut tersedia mulai dari lini I hingga lini III dan kios-kios pupuk resmi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan petani yang alokasi pupuk bersubsidinya belum tercukupi, dan bagi petani yang tidak terdaftar dalam e-RDKK. Sehingga kzami bisa tetap memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani dan produktivitas sektor pertanian pun dapat terjaga," jelasnya. Wijaya menjelaskan stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini dalam kondisi aman. Berdasarkan data Perseroan, saat ini terdapat total stok sebanyak 1.316.076 ton, yakni sekitar lima kali lipat dari ketentuan minimum stok sebesar 244.893. Adapun jumlah stok pupuk tersebut dipenuhi oleh lima anak perusahaan Pupuk Indonesia, yakni PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Sriwidjaja. Wijaya menegaskan Pupuk Indonesia hanya menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Hal ini dilakukan guna meminimalisir penyelewengan dan mencegah terjadinya duplikasi data penerima subsidi sehingga penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran "Dengan begitu, tugas penyaluran dan pengawasan Pupuk Indonesia dapat lebih optimal, dan yang terpenting subsidi bisa lebih tepat sasaran," ungkapnya. Pupuk Indonesia juga akan selalu mematuhi aturan penugasan penyaluran pupuk bersubsidi yang berlaku. Peraturan tersebut meliputi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020, Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020. "Kedua aturan tersebut dengan tegas mengatur tentang syarat, tugas, dan tanggung jawab dari produsen, distributor, dan penyalur atau pengecer hingga HET pupuk bersubsidi yang wajib dipatuhi ketika menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani. Kami selaku produsen, berkomitmen untuk mematuhi aturan yang berlaku, termasuk terkait dengan aturan penyaluran berdasarkan e-RDKK," pungkasnya. Simak Video "Pupuk Tanaman dari Air Seni, Indramayu" [==] (akn/mpr) Sumber

Jakarta - PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyalurkan sebanyak 5.426.509 ton pupuk bersubsidi kepada petani hingga 5 Agustus 2020. Angka tersebut meliputi 2.482.263 ton Urea, 385.031 ton SP-36, 491.418 ton ZA, 1.733.851 ton NPK, dan 333.946 ton Organik. Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan hal tersebut merupakan komitmen Pupuk Indonesia dalam mengoptimalkan distribusi pupuk kepada petani. "Sebagai komitmen Pupuk Indonesia, sebagai BUMN, terhadap penugasannya, kami terus mengoptimalkan proses distribusi pupuk bersubsidi kepada petani agar tetap berjalan lancar dan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8/2020). Lebih lanjut, Wijaya menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2020, angka tersebut setara 68% dari alokasi nasional tahun 2020 sebesar 7.949.303 ton. Bahkan, di beberapa daerah serapannya cukup tinggi hingga mencapai 80%. "Di beberapa daerah serapannya memang cukup tinggi. Misalnya Jawa Barat yang sudah 84% dari alokasi, Banten dan Kalimantan Utara yang sudah 85%, Sumatera Selatan 80% dan Sulawesi Selatan sebesar 76%," imbuhnya. Terkait hal ini, Pupuk Indonesia telah menyiapkan stok pupuk nonsubsidi di kios-kios resmi guna mengantisipasi kebutuhan petani jika terjadi kekurangan atau kehabisan alokasi. Saat ini, tercatat stok pupuk nonsubsidi yang tersedia sekitar 759.895 ton. "Stok tersebut tersedia mulai dari lini I hingga lini III dan kios-kios pupuk resmi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan petani yang alokasi pupuk bersubsidinya belum tercukupi, dan bagi petani yang tidak terdaftar dalam e-RDKK. Sehingga kzami bisa tetap memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani dan produktivitas sektor pertanian pun dapat terjaga," jelasnya. Wijaya menjelaskan stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini dalam kondisi aman. Berdasarkan data Perseroan, saat ini terdapat total stok sebanyak 1.316.076 ton, yakni sekitar lima kali lipat dari ketentuan minimum stok sebesar 244.893. Adapun jumlah stok pupuk tersebut dipenuhi oleh lima anak perusahaan Pupuk Indonesia, yakni PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Sriwidjaja. Wijaya menegaskan Pupuk Indonesia hanya menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Hal ini dilakukan guna meminimalisir penyelewengan dan mencegah terjadinya duplikasi data penerima subsidi sehingga penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran "Dengan begitu, tugas penyaluran dan pengawasan Pupuk Indonesia dapat lebih optimal, dan yang terpenting subsidi bisa lebih tepat sasaran," ungkapnya. Pupuk Indonesia juga akan selalu mematuhi aturan penugasan penyaluran pupuk bersubsidi yang berlaku. Peraturan tersebut meliputi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020, Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020. "Kedua aturan tersebut dengan tegas mengatur tentang syarat, tugas, dan tanggung jawab dari produsen, distributor, dan penyalur atau pengecer hingga HET pupuk bersubsidi yang wajib dipatuhi ketika menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani. Kami selaku produsen, berkomitmen untuk mematuhi aturan yang berlaku, termasuk terkait dengan aturan penyaluran berdasarkan e-RDKK," pungkasnya. Simak Video "Pupuk Tanaman dari Air Seni, Indramayu" [==] (akn/mpr) Sumber

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan subsidi kepada pekerja swasta yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Adapun ketentuan penerima subsidi merupakan peserta BPJAMSOSTEK aktif dengan upah di bawah Rp 5 juta perbulan. Upah tersebut tentunya berdasarkan data yang dilaporkan dan tercatat pada BPJAMSOSTEK. Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto mengatakan siap mendukung program Bantuan Subsidi Upah. Saat ini, pemerintah sedang melakukan finalisasi skema, mekanisme dan kriteria penerima program tersebut dengan menggunakan data awal dari BPJAMSOSTEK dan lembaga negara lainnya sebagai dasarnya. "Data yang disampaikan BPJAMSOSTEK kepada pemerintah merupakan data peserta aktif kategori Pekerja Penerima Upah atau Pekerja Formal dengan upah di bawah Rp 5 juta berdasarkan upah pekerja yang dilaporkan oleh pemberi kerja dan tercatat pada BPJAMSOSTEK. Tidak termasuk di dalamnya peserta yang bekerja sebagai pegawai di BUMN, Lembaga Negara dan Instansi Pemerintah, terkecuali Non ASN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8/2020). Agus juga menjelaskan pihaknya saat ini sedang dalam proses mengumpulkan nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria dimaksud melalui kantor cabang di seluruh Indonesia. Nantinya, pemerintah juga akan melakukan validasi ulang terkait data milik BPJAMSOSTEK sehingga bantuan tersebut tepat sasaran. Hal ini dilakukan karena sumber dana Bantuan Subsidi Upah berasal dari alokasi anggaran Pemerintah. "Penerima Program Subsidi Upah ini sedikitnya berjumlah 15,7 juta pekerja yang merupakan peserta aktif BPJAMSOSTEK di seluruh Indonesia. Dalam dua hari ini kami telah berhasil mengumpulkan sekitar 3,5 juta rekening peserta dan akan terus meningkat," imbuhnya. Foto: BPJAMSOSTEK Terkait hal ini, Agus berharap pemberi kerja atau perusahaan dapat ikut proaktif membantu menginformasikan nomor rekening peserta berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini guna mempercepat proses pengumpulan informasi sekaligus pembaharuan data peserta. "Bantuan Subsidi Upah ini merupakan nilai tambah bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJAMSOSTEK, selain mendapatkan perlindungan dari risiko kerja dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Pensiun (JP)," tandasnya. Agus menambahkan BPJAMSOSTEK juga mengimbau perusahaan yang belum tertib membayar iuran agar segera memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kami mengimbau agar perusahaan melakukan validasi tenaga kerja dengan upah di bawah Rp 5 juta yang terdaftar di BPJAMSOSTEK dan melaporkan nomor rekening mereka melalui aplikasi yang disiapkan oleh BPJAMSOSTEK, sehingga pemberian Bantuan Subsidi Upah ini segera bisa disalurkan", tegasnya. Diketahui, pemerintah telah menganggarkan Rp 37,74 triliun untuk program subsidi pekerja terdampak COVID-19. Sementara, untuk jumlah nominal, setiap orang akan menerima Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan sehingga per orang akan mendapatkan total Rp 2,4 juta. Adapun skema pencairan atau transfer dana akan dilakukan 2 bulan sekaligus sebanyak 2 kali. "Pemerintah berharap program ini dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi dan menjaga agar Indonesia dapat terhindar dari resesi ekonomi," pungkasnya. Simak Video "Ini Syarat Dapat Rp 600 Ribu dari Jokowi" [==] (akn/hns) Sumber

Jakarta - Google baru saja meluncurkan Pixel 4a pada minggu lalu. Kini mereka bersiap untuk meluncurkan ponsel flagship Pixel 5 pada musim gugur mendatang. Tapi berdasarkan bocoran terbaru, sepertinya Pixel 5 tidak akan menggunakan chipset flagship yang selalu digunakan oleh generasi sebelumnya. Dikutip detikINET dari Cnet, Selasa (11/8/2020) Pixel 5 tiba-tiba muncul di situs AI Benchmark dengan sedikit detail tentang spesifikasinya. Ponsel ini terlihat menggunakan prosesor Snapdragon 765G milik Qualcomm. Chipset ini memang lebih tinggi dari Snapdragon 730G yang digunakan Pixel 4a. Tapi tetap tidak secanggih Snapdragon 855 yang digunakan Pixel 4, atau Snapdragon seri 8 lainnya yang digunakan di ponsel-ponsel Pixel sebelumnya. Bocoran ini memastikan rumor sebelumnya yang mengatakan bahwa Pixel 5 tidak akan lagi menggunakan prosesor flagship. Kehadiran Snapdragon 765G juga memastikan bahwa Pixel 5 akan meluncur dengan dukungan jaringan 5G. Selain prosesor, hasil benchmark di situs AI Benchmark juga menuliskan Pixel 5 akan hadir dengan varian RAM 8 GB. Ini merupakan peningkatan dari Pixel 4 dan Pixel 4a yang menggunakan RAM 6 GB. Sayangnya, AI Benchmark tidak memiliki informasi tambahan tentang spesifikasi Pixel 5. Tapi bocoran lebih lengkap pasti akan mulai bermunculan menjelang tanggal peluncuran. Google akan mengenalkan Pixel 5 bersama dengan Pixel 4a 5G pada musim gugur mendatang. Keduanya akan menjadi ponsel pertama buatan Google yang mengusung teknologi 5G. Simak Video "Rating TikTok Anjlok Gegara Ulah Kreator India" [==] (vmp/fay) Sumber

Sepasang kacamata milik pemimpin gerakan hak sipil India, Mahatma Gandhi, akan dilelang di salah satu pusat lelang yang berada di kawasan Bristol, Inggris. East Bristol Auctions via AP. Kacamata berbingkai bulat berlapis emas itu rencananya akan dilelang pada 21 Agustus mendatang di East Bristol Auctions. Diperkirakan, kacamata itu akan dilelang dengan harga mencapai lebih dari US$19 ribu atau Rp280 juta. East Bristol Auctions via AP. Sumber